TOKO BUKU RAHMA

TOKO BUKU DISKON SEPANJANG MASA, DISKON s/d 50%
Sedia buku TK/ PAUD, SD, SMP/SMK, Soal-soal ujian, UAN, UASBN, SBMPTN, Evaluasi Ulangan Umum, Agama Islam, Umum, Perguruan Tinggi: Ekonomi, Akuntansi, manajemen, pajak, hukum, undang-undang, mipa, fisika, kimia, biologi, matematika, elektro, listrik, teknik industri, kimia, arsitektur, sipil, lingkungan, perawat, bidan, kedokteran, atlas, statistika, metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, pendidikan, penelitian tindakan kelas PTK, penelitian tindakan sekolah PTS, penulisan skripsi, tesis, disertasi, agama, syariah, proses belajar mengajar, komunikasi, jurnalistik, komputer, dll.

KONTAK

YESSI :HP/WA 085725363887; PIN BB : 51B6B8F2
email tokobukuantik@gmail.com

Mengingat kapasitas Blog terbatas dan saat ini blog sudah mulai penuh, maka untuk buku-buku baru silahkan lihat di web TB. RAHMA yang baru :
www.tokobukurahma.com

Rabu, 24 Desember 2014

SAKSI PEMINDAHANAN DALAM KONFLIK PERTANAHAN KEBIJAKAN ALTERNATIF PENYELESAOAAN KONFLIK PERTANAHAN DI LUAR KODIFIKASI HUKUM PIDANA

Judul Buku : SAKSI PEMINDAHANAN DALAM KONFLIK PERTANAHAN KEBIJAKAN ALTERNATIF PENYELESAOAAN KONFLIK PERTANAHAN DI LUAR KODIFIKASI HUKUM PIDANA
Pengarang : Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H
Penerbit : Kencana
Cetakan  :  Ke-3
Tahun Terbit : 2012
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 304 hlm
Kertas Isi : CD
Cover : Soft
Ukuran : 15 x 23 cm
Berat : 500 gram
Kondisi : Baru
Harga :  Rp       60,000 diskon 15%
Bayar :  Rp       51,000
Stock : 1



SANKSI PEMIDANAAN DALAM KONFLIK PERTANAHAN KEBIJAKAN ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI LUAR KODIFIKASI HUKUM PIDANA
Pengarang: Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H
Penerbit: Kencana

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN   

BAB 2 PENGERTIAN SANKSI DAN TUJUAN PEMIDANAAN         
Pengertian Sanksi Pidana dan Kebijakan
Pemidanaan    
Pengertian Hukum Pidana     
Tujuan Hukum Pidana dan Pemidanaan        

BAB 3 PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN.,
Pengertian Konflik Pertanahan          
Pengertian Perlindungan Hukum dalam Hukum Pidana          
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Konflik Pertanahan    

BAB 4 PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN    
Konsepsi Hukum Tanah Nasional
Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)        
Konflik Pertanahan dalam Dimensi Pembangunan
Konsepsi Hukum Tanah Nasional Akan Datang       
Kebijakan Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004          
Konflik Pertanahan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana 

BAB 5 ANALISIS SUBSTANSI KETENTUAN SANKSI PEMIDANAAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LUAR KODIFIKASI HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN  
Inventarisasi Perundang-undangan Hukum
Positif di Luar Kodifikasi Hukum Pidana.    
Inventarisasi Ketentuan Sanksi Pidana          
Sinkronisasi Ketentuan Sanksi Pidana           
Sinkronisasi Vertikal  
Sinkronisasi Horizontal          

BAB 6 ANALISIS PENERAPAN SANKSI PEMIDANAAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LUAR KODIFIKASI HUKUM PIDANA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DOMINAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN    
Penerapan Sanksi Pemidanaan           
Faktor-faktor yang Berpengaruh Dominan dalam Penerapan Sanksi Pemidanaan Perundang- undangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana Terhadap Penyelesaian Konflik Pertanahan       
Faktor Substansi Hukum       
Faktor Aparat Pelaksana        
Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat          

BAB 7 ANALISIS PENERAPAN SANKSI PEMIDANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN           
Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah         
Penerapan. Sanksi Pemidanaan clan
Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah .

BAB 8 ALTERNATIF KEBIJAKAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI LUAR KODIFIKASI HUKUM PIDANA DARI ASPEK HUKUM PIDANA    
Alternatif Kebijakan Konseptual       
Alternatif Kebijakan Pemidanaan      
Dasar Kebijakan
Faktor-faktor yang Mendorong Alternatif Kebijakan Pidana Denda           
Alternatif Kebijakan Pidana denda   
 Alternatif Kebijakan Penyelesaian Konflik   Pertanahan Setelah Berlakunya Otonomi Daerah      

BAB 9 PENUTUP DAN SARAN   

Daftar Pustaka           
Lampiran Undang-undang     
Tentang Penulis          







Tidak ada komentar:

Poskan Komentar