PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 DENGAN DELAPAN NEGARA MAJU

Judul Buku	:	PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 DENGAN DELAPAN NEGARA MAJU
Pengarang	:	Abdul Ghoffar, S.Pd. e., S.H., M.H
Penerbit	:	Kencana
Cetakan	:	Ke-1
Tahun Terbit	:	2009
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	476 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	16 x 23 cm
Berat	:	600 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp     100,000	diskon 15%
Bayar	:	Rp       85,000
Stock	:	1

PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 DENGAN DELAPAN NEGARA MAJU

Pengarang: Abdul Ghoffar, S.Pd. e., S.H., M.H

Penerbit: Kencana

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pasang Surut Kekuasaan Presiders    

Beberapa Permasalahan         

Urgensi Penelitian      

Memahami Judul        

Perspektif Teori          

Teori Sumber Kekuasaan       

Teori Kekuasaan Negara        

Teori Pemisahan Kekuasaan  

Lembaga Kepresidenan         

Metode Penelitian dan Bingkai Buku

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN, DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Pengantar       

Bentuk Negara           

Pengertian Bentuk Negara     

Macam-macam Bentuk Negara          

Bentuk Pemerintahan

Pengertian Bentuk Pemerintahan       

Macam-macam Bentuk Pemerintahan           

Sistem Pemerintahan  

Pengertian Sistem Pemerintahan        

Macam-macam Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Sebelum Perubahan UUD 1945  

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945    

BAB III KEKUASAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

Pengantar

Kekuasaan Presiden RI Sebelum Perubahan UUD 1945      

Kekuasaan Presiden Menurut UUD 1945

Kekuasaan Presiden Menurut Konstituysi RIS 1949

Kekuasaan Presiden.Menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950       

Berlakunya Kembali UUD 1945 Melalui Dekrit 5 Juli 1959...

Kekuasaan Presiden RI Setelah Perubahan UUD 1945        

Kekuasaan Penyelengaraan Pemerintahan

Kekuasaan di Bidang Peraturan Perundang-undangan         

Kekuasaan di Bidang Yudisial

Kekuasaan dalam Hubungan dengan Luar Negeri    

Kekuasaan Menyatakan Keadaan Bahaya     

Kekuasaan sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi Angkatan Bersenjata   

Kekuasaan Memberi Gelar dan Tanda Kehormatan Lainnya

Kekuasaan Membentuk Dewan Pertimbangan Presiden       

Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Menteri-menteri       

Kekuasaan Mengangkat, Menetapkan atau Meresmikan Pejabat-pejabat Negara Lainnya

BAB IV KEKUASAAN KEPALA NEGARA DAN/ATAU KEPALA PEMERINTAHAN DI DELAPAN NEGARA DI DUNIA          

Pengantar       

Amerika Serikat (Benua Amerika)     

Republik Afrika Selatan (Benua Afrika)       

Jerman dan Rusia (Benua Eropa)       

Jepang, Republik Rakyat Cina, dan Kuwait (Benua Asia)    

Australia (Benua Australia)   

Kekuasaan Presiden Amerika Serikat            

Kekuasaan Eksekutif 

Kekuasaan Legislatif 

Kekuasaan Yuclikatif

Kekuasaan Hubungan Luar Negeri    

Kekuasaan Kaisar dan Perdana Menteri Jepang        

Kekuasaan Kaisar Jepang      

Kekuasaan Perdana Menteri Jepang  

Kekuasaan Presiden dan Perdana Menteri RRC       

Konstitusi ROC Tahun l949  

Konstitusi RRC Tahun 1982 

Kekuasaan Presiden Federasi Rusia dan Kepala Pemerintahan           

Kekuasaan Presiden Federasi Rusia  

Kekuasaan Kepala Pemerintahan       

Kekuasaan Presiden dan Kanselir Federasi Jerman   

Kekuasaan Presiden Federasi Jerman

Kekuasaan Kanselir Jerman   

Kekuasaan Amir dan Perdana Menteri Kuwait       

Kekuasaan Amir Kuwait       

Kekuasaan Perdana Menteri  

Kekuasaan Gubernur Jenderal dan Perdana Menteri Federasi Australia

Kekuasaan Gubernur Jenderal           

Kekuasaan Perdana Menteri  

Kekuasaan Presiden Republik Afrika Selatan         

BAB V ANALISIS PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN RI DENGAN KEKUASAAN KEPALA NEGARA DAN/ATAU KEPALA PEMERINTAHAN DI DELAPAN NEGARA

Pengantar     

Persamaan Kekuasaan Presiden RI dengan Kekuasaan Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan di Delapan Negara          

Kekuasaan Penyelenggaraan Pemerintahan   

Kekuasaan di Bidang Peraturan Perundang-Undangan        

Kekuasaan di Bidang Yudisial          

Kekuasaan Dalam Hubungan dengan Luar Negeri   

Kekuasaan Menyatakan Keadaan Bahaya     

Kekuasaan Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata 

Kekuasaan Memberi Gelar dan Tanda Kehormatan Lainnya

Kekuasaan Membentuk Dewan Pertimbangan Presiden       

Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikar Menteri-menteri        

Kekuasaan Mengangkat, Menetapkan atau Meresmikan Pejabat Negara Tertentu Lainnya

Perbedaan Kekuasaan Presiden RI dengan Kekuasaan Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan di Delapan Negara            

Kekuasaan Penyelengaraan Pemerintahan     

Kekuasaan di Bidang Peraturan Perundang-undangan         

Kekuasaan di Bidang Yudisial          

Kekuasaan dalam Hubungan dengan Luar Negeri        

Kekuasaan Menyatakan Keadaan Bahaya     

Kekuasaan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata           

Kekuasaan Memberi Gelar dan Tanda Kehormatan Lainnya

Kekuasaan Membentuk Dewan Pertimbangan Presiden       

Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikar Menteri-menteri        

Kekuasaan Mengangkat, Menetapkan atau Meresmikan Pejabat Negara Tertentu Lainnya     

Kekuasaan-kekuasaan Konstitusional Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan di Delapan Negara yang Tidy Tercakup di Dalam Sepuluh Kekuasaan Pok yang Dibandingkan        

Amerika Serika          

Perbandingan Kekuasaan Presiders Indonesia Jepang          

Republik Rakyat Cina            

Republik Federasi Rusia        

Republik Federasi Lerman     

Kuwait           

Federasi Australia      

Republik Afrika Selatan        

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan    

Saran  

DAFTAR PUSTAKA

KEMBALIKE HALAMAN AWAL