HUKUM ACARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UU PTUN 2004

Judul	:	HUKUM ACARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UU PTUN 2004
Pengarang	:	Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A., M.M
Penerbit	:	Ghalia Indonesia
Cetakan	:	Cet. 2
Tahun Terbit	:	2010
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	206 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	15 x 23 cm
Berat	:	300 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp       40,000diskon 15%	diskon 15%
Bayar	:	Rp       34,000
Stock	:	1

HUKUM ACARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UU PTUN 2004

Pengarang: Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A., M.M

Penerbit: Ghalia Indonesia

DAFTAR ISI

BAB 1 SEJARAH UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

BAB 2 SIFAT HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Acara dengan tulisan

Peranan hakim aktif

Tidak diwajibkan bantuan

Hukum pembuktian

Gugatan tidak menunda pelaksanaan

Berperkara Cuma-Cuma

Pemeriksaan dengan acara tepat

Gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang paling dekat dengan domisili penggugat

Kemungkinan diadili oleh pengadilan yang meliputi domisili penggugat

Kesaksian badan

Prosedur penolakan

Pemeriksaan persiapan

BAB 3 SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN

Tempat kedudukan

Susunan

Kekuasaan

BAB 4 SUBJEK DAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Subjek sengketa

Objek sengketa

BAB 5 HAL GUGATAN

Upaya administrasi

Kompetensi relatif

Cara mengajukan gugatan

BAB 6 PERWAKILAN DI PERSIDANGAN

Pendampingan

Perwakilan oleh wali

Perwakilan badan hukum perdata

Perwakilan negara

Hak subtitusi

BAB 7 JAWABAN TERGUGAT

Rekonvensi tidak dikenal

Pengakuan

Bantahan pokok perkara

Eksepsi

Proses dnegan tiga pihak

BAB 8 HAL ACARA DI LUAR HADIR

Penggugat tidak hadir

Tergugat tidak hadis

Beberapa orang tergugat

Tenggang waktu mengajukan perlawanan

BAB 9 PEMERIKSAAN DALAM SIDANG PENGADILAN

Sebelum pemeriksaan pokok perkara

Pemeriksaan di persidangan

BAB 10 HUKUM PEMBUKTIAN

Arti membuktikan

Tugas hakim

Tidak semua fakta perlu dibuktikan

Fakta yang perlu dibuktikan

Fakta yang relevan untuk pengujian

Pembagian beban pembuktian

Alat-alat bukti

Sistem pembuktian

BAB 11 HAL MENEMUKAN HUKUM

BAB 12 PUTUSAN

Menurut golongan

Putusan akhir

Kekuatan putusan

Isi putusan

Bentuk putusan

BAB 13 GANTI RUGI DAN REHABILITASI

Ganti rugi

Rehabilitasi

BAB 14 PELAKSAAN PUTUSAN PENGADILAN

Cara melaksanakan putusan

Cara melaksanakan putusan sengketa kepegawaian

Perlawanan terhadap pelaksanaan putusan

BAB 15 UPAYA HUKUM

Perlawanan terhadap putusan dismissal

Pemeriksaan banding

Pemeriksaan kasasi

Perlawanan oleh pihak ketiga

Pemeriksaan peninjauan kembali

KEMBALI KE HALAMAN AWAL