HIMPUNAN UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Judul	:	HIMPUNAN UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pengarang	:	Dr. Jaenal Aripin, M.A
Penerbit	:	Kencana
Cetakan	:	Cet. 1
Tahun Terbit	:	2010
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	1398 hlm
Kertas Isi	:	CD
Cover	:	Soft
Ukuran	:	15 x 23 cm
Berat	:	1600 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp     280,000	diskon 15%
Bayar	:	Rp     238,000
Stock	:	1

HIMPUNAN UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pengarang: Dr. Jaenal Aripin, M.A

Penerbit: Kencana

DAFTAR ISI

BAB I: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMENDEMEN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945     

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945           

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945           

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945     

BAB II: UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1951)

tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 (LNRI 1961/3; TLN No. 2124) tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

BAB III: UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi         

BAB IV: UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI YUDISIAL         

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial      

BAB  V: UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH AGUNG     275

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung           

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung    

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung        

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung   

BAB VI : UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN NEGERI    

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum       

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan     

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

BAB VII UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA    

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama        

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama           

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah   

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Keputusan Presiders Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya          

QanUh.Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam  

BAB VIII: UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA         

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha' Negara           

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

BAB IX: UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN MILITER

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

BAB X: UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN KHUSUS

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi           

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor … Tahun       tentang Pengadilan Niaga

KEMBALI KEHALAMAN AWAL