TOKO BUKU RAHMA

TOKO BUKU DISKON SEPANJANG MASA, DISKON s/d 50%
Sedia buku TK/ PAUD, SD, SMP/SMK, Soal-soal ujian, UAN, UASBN, SBMPTN, Evaluasi Ulangan Umum, Agama Islam, Umum, Perguruan Tinggi: Ekonomi, Akuntansi, manajemen, pajak, hukum, undang-undang, mipa, fisika, kimia, biologi, matematika, elektro, listrik, teknik industri, kimia, arsitektur, sipil, lingkungan, perawat, bidan, kedokteran, atlas, statistika, metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, pendidikan, penelitian tindakan kelas PTK, penelitian tindakan sekolah PTS, penulisan skripsi, tesis, disertasi, agama, syariah, proses belajar mengajar, komunikasi, jurnalistik, komputer, dll.

KONTAK

HP/WA 0856 0196 7147
email tokobukuantik@gmail.com

Mengingat kapasitas Blog terbatas dan saat ini blog sudah mulai penuh, maka untuk buku-buku baru silahkan lihat di web TB. RAHMA yang baru :
www.tokobukurahma.com

Jumat, 14 November 2014

UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Judul Buku
:
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Pengarang
:
Tim Penyusun
Penerbit
:
Pustaka Pelajar
Cetakan Ke
:
2
Tahun Terbit
:
2008
Bahasa
:
Indonesia
Jumlah Halaman
:
x +  235
Kertas Isi
:
Hvs
Cover
:
Soft
Ukuran
:
12 x 20 cm
Berat
:
200 gram
Kondisi
:
Baru
Harga
:
Rp  22.500,-        Diskon 15%
Bayar
:
Rp  19.125,-
Stok
:
1


UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Penulis : Tim Penyusun
Penerbit : Pustaka Pelajar


DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
·         UU RI No.3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
·         UU RI No.20 Th 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 th 1999 tentang Pemnerantasan Tindak Pidana Korupsi
·         UU RI No,30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
·         Peraturan Pemerintah RI No.19 Th 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
·         Peraturan Pemeritnahan RI No.71 Th 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prasn Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan  Pemberantasan Tindak pidana Korupsi
·         Peraturan Pemerintah RI No.20 Th 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
·         Instruksi Presiden RI No.15 Th 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
·         Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.25 Th 2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara
·         Surat Edaran Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.2 Th 2003 tentang Pemanggilan oleh Instansi Penegak Hukum


Tidak ada komentar:

Posting Komentar