PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Judul Buku	:	PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
Pengarang	:	Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum
Penerbit	:	Kencana
Cetakan	:	Ke-8
Tahun Terbit	:	2016
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	502 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	15 x 23 cm
Berat	:	700 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp       145,000	diskon 15%
Bayar	:	Rp       123.250
Stock	:	1

PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Pengarang: Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum

Penerbit: Kencana

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN    

Pengertian Hukum Acara Perdata     

Sejarah Singkat Hukum Acara Perdata di Indonesia

Hukum Acara Perdata yang Berlaku di Lingkungan

Peradilan Agama        

Kewenangan dan Kekuasaan Peradilan Agama        

BAB 2 PRINSIP-PRINSIP GUGATAN PERDATA         

Hares Ada Dasar Hukum       

Adanya Kepentingan Hukum

Merupakan Suata Sengketa   

Dibuat dengan Cermat dan Terang    

Memahami Hukum Formal dan Materfil       

BAB 3 PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA   

Teori-teori dalam Membuat Gugatan 

Gugatan Tertulis

Gugatan Lisan   

BAB 4 HAL-HAL YANG MUNGKIN TERJADI DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA     

Penggabungan Gugatan  

Perubahan Gugatan        

Pencabutan Gugatan      

BAB 5 GUGATAN YANG TERJADI DALAM PROSES PERSIDANGAN      

Gugatan Provisional       

Gugatan Rekovensi        

Gugatan Intervensi         

Gugatan dengan Cuma-cuma (Prodeo)         

BAB 6 BANTUAN HUKUM DALAM GUGATAN PERDATA           

Pengertian Bantuan Hukum         

Sub_iek yang Dapat Menerima Bantuan Hukum      

Kuasa Para Pihak dalam Beperkara           

Surat Kuasa Khusus       

Advokad Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

BAB 7 SITA DAN PENYITAAN DALAM GUGATAN PERDATA     

Pengertian Sita dan Penyitaan      

Macam-macam Sita di Lingkungan Peradilan Agama          

Pelaksanaan Sita dan Penyitaan    

Pendelegasian Sita dan Penyitaan 

Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan dalam Penyitaan         

Sita Jaminan Menurut Pasal 95 KHI          

BAB 8 PUTUSAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD DALAM GUGATAN PERDATA

Pengertian Uitvoerbaar Bij Voorraad         

Faktor-faktor Penyebab & Urgensinya       

Tata Cara dan Ketentuannya        

Petunjuk Mahkamah Agung RI   

Hal-hal yang Perlu Dilaksanakan oleh Hakim          

BAB 9 PERSIAPAN PERSIDANGAN 

Pemanggilan Para Pihak  

Protokoler Persidangan   

Berita Accra Persidangan

BAB 10 UPAYA PERDAMAIAN        

Pengertian Perdamaian    

Syarat Formal dalam Upaya Perdamaian    

Manfaat Perdamaian dalam Gugatan Perdata 

Perdamaian dalam Perkara Perceraian        

Perdamaian Perkara Perceraian Pada Tingkat Banding         

BAB 11 PENERAPANALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA              

Pendahuluan     

Benfuk-benfuk Alternative Dispute Resolution       

Perdamaian Menurut Hukum Accra Perdata 

 Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama           

BAB 12 PELAKSANAAN PERSIDANGAN   

Prinsip-prinsip Persidangan          

Jenis Accra Persidangan  

Pembacaan Surat Gugatan dan Jawaban Tergugat    

BAB 13 PEMBUKTIAN          

Pengertian Pembuktian    

Urgensi Pembuktian dalam Perkara Perdata

Hal-hal yang Tidak Perlu Dibuklikan

Alat-alat bukti dan Kekuatan Pembuktiannya         

Keterangan Ahli

Pemeriksaan Sefempat    

BAB 14 PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN   

Musyawarah Majelis Hakim  

Metode Penemuan Hukum    

Tehnik Pengambilan Putusan 

BAB 15 TELAAH TENTANG PUTUSAN 

Pengertian Putusan    

Susunan dan Isi Putusan        

Macam- macam Pengadilan

Kekuatan Putusan Pengadilan           

Tehnik Kembuat Putusan dan Salinannya     

BAB 16 EKSEKUSI DAN LELANG         

Pengertian Eksekusi   

Macam- macam Eksekusi       

Tata Cara Eksekusi Rill          

Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang           

Beberapa Masalah Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi      

Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Agama

BAB 17 UPAYA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA          

Upaya Hukum Banding         

Upaya Hukum Kasasi

UpayaHukumPeninjauanKembah      

BAB 18 SAKSI NON-MUSLIM DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA        

Pendahuluan

Saksi dalam Hukum Acara Perclata   

Saksi dalam Hukum Acara Peradilan Islam

Keabsahan Saksi Non-Muslim Sebagai Alat Bukff   

Keksian saksi Non -Muslim di Pengadilan Agama    

BAB 19 PELAKSANAAN SYIQAQ DALAM PENYELESAIAN PERKARA 

Pengertian Syiqaq      

Syiqaq dalam Pandangan Perundang-undangan Nasional

Keduclukan Keluarga dan Orang Dekat dalam Perkara Syiqaq        

Tentang Pengangkatan Hakam          

BAB 20 TAKLIK TALAK DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA           

Pendahuluan  

Tentang Eksistensi Taklik Talak        

Tentang Rumusan Perjanjian Taklik Talak     

Tentang Pengertian Rumusan Meninggalkan dan Membiarkan        

Tentang Rumusan Tidak Memberi Nafkah Wajib Kepada Istri Tiga Bulan Lamanya          

Tentang Rumusan Menyakiti Badan Jasmani Istri    

Tentang Suami ticlak Mengetahui Isi Sighat Taklik Talak, Mengucapkan karena Terpaksa, dan atau tidak Menandatangani Sighat Taklik          

Tentang Kekuatan Berlakunya Takllik Talak

Tentang Talak Suami Dianggap Jatuh           

BAB 21 PROBLEMATIKA 14ADHANAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN PRAKTIK HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA  

Pendahuluan  

Hadhanah Menurut Hukum Islam     

Hadhanah Dalam Hukum Positif Indonesia  

Prosedur Mengajukan Gugatan Hadhanah    

Eksekusi Putusan Hadhanah  

Penerapan Lembaga Dwangsom dalam Putusan Hadhanah  

Penutup          

BAB 22 PROBLEMATIKA-PERCERAIAN KARENA ZINA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA       

Pendahuluan  

Alasan Cerai dalam Hukum Positif   

Pandangan Yuridis Terhadapnya       

Gugat Cerai dengan Alasan Zina       

Pemeriksaan Gugat Cerai dengan Alasan Zina          

Penerapan Li'an dalam Proses Penyelesaian Perkara 

Akibat Hukum dari Li'an       

KEMBALI KE HALAMAN AWAL