PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (Hukum Administrasi Daerah)

Judul	:	PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (Hukum Administrasi  Daerah)
Pengarang	:	Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH
Penerbit	:	Sinar Grafika
Cetakan Ke	:	Cet.4
Tahun Terbit	:	2014
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	410
Kertas Isi	:	Hvs
Cover	:	Soft
Ukuran	:	15  x 21 cm
Berat	:	500 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp     108,000	diskon 15%
Bayar	:	Rp    91.800
Stock	:	1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAGIAN I POKOK-POKOK PENGERTIAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Asas Desentralisasi

Asas Dekonsentrasi

Asas Tugas Perbantuan

Badan Pertimbangan Daerah

Kota Administratif

Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hubungan antara Presiden dan Kepala Daerah

Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Hubungan Antara Kewajiban dan Struktur Pemerintahan Daerah

Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Jalannya Pemerintah Daerah

Hubungan Antara APBD dan APBN

Dewan Pertimbangan Daerah dan Otonomi Daerah

BAGIAN II ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

Masa Sebelum Kemerdekaan Indonesia

Tata Pemerintahan Daerah Berdasarkan Regerings Reglement (RR) Tahun 1854

Ketentuan Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 UUD 1945

UU No.1 Th 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional

Pemerintahan di Daerah Berdasarkan UU No.22 Th 1984

Pemerintahan di Daerah Berdasarkan UU No.44 Th 1950

Pemerintahan di Daerah Berdasarkan UU No.1 Th 1957

Penetapan Presiden No.6 Th 1959 (Disempurnakan)

UU No.18 Th 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

UU No.5 Th 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

Pemerintahan DKI

Pemberian Otonomi Seluas-luasnya kepada Daerah

BAGIAN III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI DESA DAN KELURAHAN

UU No.5 Th 1979 tentang Pemerintah Desa

Desa

Kelurahan

BAGIAN IV PEMERINTAHAN DAERAH 1999 (UU NO.22 Th 1999)

Konsiderans UU No.222 Tahun 1999

Dasar Hukum UU No.22 Tahun 1999

Diktum

Penjelasan Umum

Isi UU No.22 Th 1999

Ketentuan Umum

Pembagian Daerah

Pembentukan dan Susunan Daerah

Kewenangan Daerah

Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

Kepegawaian Daerah

Keuangan Daerah

Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan

Kawasan Perkotaan

Desa

Pembinaan dan Pengawasan

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Ketentuan Lain-lain

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Penutup

BAGIAN V KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROVINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM (PERATURAN PEMERINTAH NO.25 TH 2000)

Konsiderans PP No.25 Th 2000

Dasar Hukum PP No.25 Th 2000

Diktum

Penjelasan Umum

Isi PP No.25 Th 2000

Ketentuan Umum

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

Kewenangan Pemerintah

Kewenangan Provinsi

Ketentuan Lain-lain

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Penutup

BAGIAN VI PERATURAN PELAKSANAAN UU PEMERINTAHAN DAERAH 1999 (KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 48 TAHUN 1999)

Persiapan dan Implementasi UU o.22 Th 1999

Implementasi UU Pemerintahan Daerah 1999

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Perubahan Atas Keputusan Presiden No.49 Th 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Pedoman Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Penetapan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Masa Jabatan Wakil Kepala Daerah

Pengucapan Sumpah/Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Peresmian Keanggotaan dan Pimpinan DPRD

Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPRD Tingkat I (Provisi) dan DPRD Tingkat II (Kabupaten/Kota) dari ABRI

Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Daerah Tingkat II Oleh DPRD Kabupaten/Kotamadya Dati II Hasil Pemilu 1999

Pemberlakuan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah

Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.2 Th 2000 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tata Cara pengucapan sumpah/janjin dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD

Pencabutan Beberapa Peraturan Mendagri, Keputusan Mendagri, dan Mendagri Mengenai Pelaksanaan UU No.5 Th 1979 tentang Pemerintahan Dewa

Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan

Pedoman Pembentukan Kecamatan

Pedoman Penggantian Antarwakti Anggota DPRD

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah

Perubahan Atas PP No.9 Th 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.16 Th 1993

Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Penyelenggaraan Dekonsentrasi

Bantuak Keuangan kepada Partai Politik di Pusat dan Daerah

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAGIAN VII PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA (DKI) (UU No.34 Th 1999)

Konsiderans UU No.34 Th 1999

Dasar Hukum

Diktum

Penjelasan Umum

Kedudukan

Pembagian Wilayah

Kewenangan Pemerintahan

Bentuk dan Susunan Pemerintahan

Pembiayaan

Kerja Sama Antardaerah

Ketentuan Lain-lain

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Penutup

BAGIAN VIII PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (UU No.25 Th 1999)

Konsiderans UU No. 25 Th 1999

Dasar Hukum UU No.25 Th 1999

Diktum

Penjelasan Umum

Isi UU No.25 Th 1999

Ketentuan Umum

Dasar-dasar Pembiayaan Pemerintahan Daerah

Sumber-sumber Penerimaan Pelaksanaan Desentralisasi

Pengelolaan dan Pertanggunjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan tugas Pembantuan

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi

Sistem inforasi keuangan daerah

Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Penutup

DAFTAR PUSTAKA


KEMBALI KE HALAMAN AWAL