TOKO BUKU RAHMA

TOKO BUKU DISKON SEPANJANG MASA, DISKON s/d 50%
Sedia buku TK/ PAUD, SD, SMP/SMK, Soal-soal ujian, UAN, UASBN, SBMPTN, Evaluasi Ulangan Umum, Agama Islam, Umum, Perguruan Tinggi: Ekonomi, Akuntansi, manajemen, pajak, hukum, undang-undang, mipa, fisika, kimia, biologi, matematika, elektro, listrik, teknik industri, kimia, arsitektur, sipil, lingkungan, perawat, bidan, kedokteran, atlas, statistika, metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, pendidikan, penelitian tindakan kelas PTK, penelitian tindakan sekolah PTS, penulisan skripsi, tesis, disertasi, agama, syariah, proses belajar mengajar, komunikasi, jurnalistik, komputer, dll.

KONTAK

YESSI :HP/WA 085725363887; PIN BB : 51B6B8F2
email tokobukuantik@gmail.com

Mengingat kapasitas Blog terbatas dan saat ini blog sudah mulai penuh, maka untuk buku-buku baru silahkan lihat di web TB. RAHMA yang baru :
www.tokobukurahma.com

Jumat, 06 Maret 2015

HUKUM KEJAHATAN BISNIS TEORI DAN PRAKTIK DI ERA GLOBALISASI

Judul : HUKUM KEJAHATAN BISNIS TEORI DAN PRAKTIK DI ERA GLOBALISASI
Pengarang : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M
Penerbit : Kencana
Cetakan  :  Ke-2
Tahun Terbit : 2016
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 408 hlm
Kertas Isi : CD Lux
Cover : Soft
Ukuran : 17 x 24 hlm
Berat : 600 gram
Kondisi : Baru
Harga :  Rp     143,000 diskon 15%
Bayar :  Rp     121,550
Stock : 1




HUKUM KEJAHATAN BISNIS TEORI DAN PRAKTIK DI ERA GLOBALISASI
Pengarang
:
Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M
Penerbit
:
Kencana


DAFTAR ISI

BAB 1 PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL          
Arah Pembangunan Hukum Nasional            
Karakter dan Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional

BAB 2 GLOBALISASI DAN KEJAHATAN BISNIS    
Latar Belakang dan Pengertian Dampak Globalisasi 
Dampak Perkembangan Kejahatan Bisnis     
Perki Perubahan Kebijakan Hukum Berbasis Analisis Ekonomi Mikro        

BAB 3 PENGERTIAN KARAKTERISTIK DAN LINGKUP KEJAHATAN BISNIS        
Pengertian Istilah "Kejahatan Bisnis" (Business Crime)        
Tindak Pidana Suap Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional     
Tindak Pidana Pencucian Uang         
Perkembangan Internasional Pencucian Uang           
Perkembangan Instrumen Internasional Pencucian Uang      
Model Penegakan Hukum Melalui Proses Penyitaan (Confiscation) dalam Pemberantasan Pencucian Uang           
Perkembangan Instrumen Hukum Nasional (Indonesia) Pencegahan dan Pemberantasan Tinclak Pidana Pencucian Uang  
Model Pembuktian Terbalik atau Pembalikan Beban Pembuktian
dalam Pengembalian Aset Korupsi    
Rezim perampas Aset tindak Pidana 

BAB 4 MASALAH HUKUM KEJAHATAN BISNIS    
Problematika Pembagian Klasik Hukum Pidana       
Paradigma Hukum Pidana dalam Konteks Tindak Pidana di Bidang Keuangan dan Perbankan     
Penyelesaian di Luar Pengadilan?     
Pendekatan Restoratif-Rehabilitatif Versus Pendekatan Retributif-Preventif          
Lex Speciali Systematic versus Lex Speciali Cerogat Lex Generali  
Studi Kasus Bank Lippo        
Strategi dan Kebijakan Hukum Pemberantasan Korupsi Terkait Korporasi  
Prinsip-prinsip Hukum Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB 2003         
Strategi Baru Pemberantasan Korupsi: Saran Pembentukan IUS Constituendum     
Indonesia Terkait United Nation Convention Against Corruption 2003      

BAB 5 PENDAPAT HUKUM TERKAIT KASUS KORPORASI       
Pendapat Hukum tentang Kasus PT Bank Century  
Pendapat Hukum tentang Kasus Pajak PT Asian AGRI       
Pendapat Hukum Penerapan Pasal 39 ayat (1) UU KUP 1983/2009 1. Penerapan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Huruf c UU RI Nomor 6 Tahun 1983 yang Diubah UU RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP        

BAB 6 ANALISIS HUKUM UU RI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG        
Pendahuluan  
Analisis Hukum UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
Analisis Hukum Pidana Materiel       
Analisis Hukum Pidana Formil          

BAB 7 PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL.

BAB 8 MEMAHAMI TEORI HUKUM INTEGRATIF...

DAFTAR PUSTAKA         

LAMPIRAN
Korporasi Subjek Tindak Pidana Korupsi     
Putusan MK RI No: 77-Pu-Tentang Uji Materiel PP No. 49
Tahun 1960 tentang PUPN    
The Role Intermediaries         
Phases Of The Rulemaking Process   
INDEKS       






Tidak ada komentar:

Posting Komentar