MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PROBLEMATIKA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/ DAERAH)

Judul	:	MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PROBLEMATIKA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/ DAERAH)
Pengarang	:	Abdul halim
Penerbit	:	Salemba Empat
Cetakan	:	Ke-1
Tahun Terbit	:	2014
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	316 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	17 x 24 hlm
Berat	:	600 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp     129,900	diskon 15%
Bayar	:	Rp     110.415
Stock	:	1

MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PROBLEMATIKA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/ DAERAH)

Pengarang: Abdul halim

Penerbit: Salemba Empat

DAFTAR ISI

BAGIAN 1 PERMASALAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

BAB 1 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: SEBUAH PENGANTAR

Pendahuluan

Negara dan Pemerintah sebagai Organisasi Publik Masalah Keuangan dalam Organisasi Publik-Pemerintah Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Penutup

BAB 2 PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAHAN PUSAT

Pendahuluan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kesimpulan

Daftar Pustaka

BAB 3 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Pendahuluan

PengeLoLaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak Permasalahan PNBP dan Solusinya

Kesimpulan

Daftar Pustaka

BAB 4 MANAJEMEN PINJAMAN LUAR NEGERI

Pendahuluan

Perspektif Utang Luar Negeri

Pinjaman Program: Definisi, Tujuan, dan Kebijakan Perencanaan Pelaksanaan Pinjaman Program

Permasalahan Pinjaman Program

Solusi Pinjaman Program

Daftar Pustaka

BAB 5 SURAT UTANG NEGARA

Pendahuluan

Surat Utang Negara (SUN)

Surat Utang Negara dalam Struktur Pembiayaan APBN

Perkembangan Surat Utang Negara

Risiko Surat Utang Negara Kesimpulan

Daftar Pustaka

BAB 6 MANAJEMEN PINJAMAN PROYEK

Pendahuluan

Latar Belakang Bantuan Luar Negeri

Manajemen Pengelolaan Pinjaman Proyek PermasaLahan Pengelolaan Pinjaman Proyek Kesimpulan

Daftar Pustaka

BAB 7 MANAJEMEN PENYERAPAN ANGGARAN

Pendahuluan

Pengertian, Jenis, dan Fungsi Anggaran Kondisi Penyerapan Anggaran di Indonesia Akibat Penyerapan Anggaran yang Rendah Mengatasi Penyerapan Anggaran yang Rendah Kesimpulan

Daftar Pustaka

BAB 8 KAS MENGANGGUR: DILEMA ANTARA PENYERAPAN, RISIK DAN TUNTUTAN Hukum

Pendahuluan Penyerapan Anggaran

Kas Menganggur/Kelebihan Kas (Idle Cash) Risiko dan Tuntutan Hukum

Daftar Pustaka

BAGIAN II PERMASALAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEK DAERAH (APED)

BAB 9 TINJAUAN ATAS FORMULA PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)

PENDAHULUAN

Sejarah Perkembangan Transfer Keuangan Pusat ke Daerah ALasan Perlunya Transfer Keuangan Pusat Ke Daerah Kriteria Desain Transfer Pusat ke Daerah

Formula Perhitungan Dana Alokasi Umum

Hasil Akhir Penghitungan DAU

DAU Daerah Pemekaran

Penetapan dan Penyaluran DAU

Beberapa Masalah dengan Formula Perhitungan DAU Kesimpulan

Daftar Pustaka

BAB 10 DANA ALOKASI KHUSUS

Pendahuluan

Dana ALokasi Khusus (DAK)

Pelaksanaan dan Permasalahannya Kesimpulan

Daftar Pustaka

BAB 11 OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH MELALUL SEKTOR PAJAK SARANG BURUNG WALET: STUDI KASUS DI KABUPATEN BLITAR

Pendahuluan

Usaha Sarang Burung Walet Di Kabupaten Blitar

Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar

Sikap Pemilik Gedung Walet Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar

Kesimpulan

Saran

Daftar Pustaka

BAB 12 PENDAPATAN ASLI DAERAH: PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

Pendahuluan

Manajemen Keuangan Daerah

Pengertian Pajak Hotel dan Restoran

Upaya Pemerintah Daerah untuk Mengoptimalkan Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran

Kesimpulan

Daftar Pustaka

BAB 13 PENGELOLAAN POTENSI HIBAH SEBAGAI PENDAPATAN DAERAH

Pendahuluan

Hibah sebagai Pendapatan Daerah

Pengelolaan Potensi Pendapatan Hibah bagi Daerah Kesimpulan

Saran

Daftar Pustaka

BAB 14 PINJAMAN DAERAH

Pendahuluan

Pembiayaan Keuangan Daerah Pengelolaan Pinjaman Daerah Isu Seputar Pinjaman Daerah Penutup

Daftar Pustaka

BAB 15 PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pendahuluan

Kontribusi Perusahaan Daerah bagi Pendapatan Asli Daerah Permasalahan Pengelolaan Perusahaan Daerah

Dilema Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pads BUMD Kesimpulan

Daftar Pustaka

BAB 16 BELANJA MODAL DAERAH

Pendahuluan

Belanja Daerah

Belanja Modal

Permasalahan dan Solusi Kegiatan Belanja Modal

Kesimpulan Daftar Pustaka

BAGIAN III PERMASALAHAN KHUSUS

BAB 17 BELANJA HIBAH: BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Pendahuluan

Bantuan OperasionaL Sekolah (BOS) Mekanisme Penyaluran Dana BOS Permasalahan Dana BOS

Kesimpulan

Daftar Pustaka

BAB 18 SUBSIDI LISTRIK

Pendahuluan

Perhitungan dan Pembayaran Subsidi Listrik Biaya Pokok Penyediaan

Kesimpulan

Daftar Pustaka

BAB 19 SUBSIDI PANGAN

Pendahuluan

Mekanisme Subsidi Pangan

Perhitungan Kuantum Penyaluran Beras Struktur Biaya HPB dan Ruang Efisiensinya Kesimpulan

Daftar Pustaka

BAB 20 DANA BENCANA

PENDAHULUAN

Badan Penanggulangan Bencana

Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana Permasalahan dan Analisis

Kesimpulan

Daftar Pustaka

BAB 21 PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB KE DAERAH: DARI TANTANGAN MENUJU PELUANG

Latar Belakang Permasalahan Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

Indeks

KEMBALI KE HALAMAN AWAL