| Judul | : | HUKUM ADMINISTRASI DALAM PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI | |
| Pengarang | : | Prof. Dr. H. Abdul latif, S.H., M.H | |
| Penerbit | : | Kencana | |
| Cetakan | : | Ke-2 | |
| Tahun Terbit | : | 2016 | |
| Bahasa | : | Indonesia | |
| Jumlah Halaman | : | 462 hlm | |
| Kertas Isi | : | CD Lux | |
| Cover | : | Soft | |
| Ukuran | : | 15 x 23 cm | |
| Berat | : | 600 gram | |
| Kondisi | : | Baru | |
| Harga | : | Rp 125,000 | diskon 15% |
| Bayar | : | Rp 106,250 | |
| Stock | : | 1 | |
HUKUM
ADMINISTRASI DALAM PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI
Pengarang: Prof. Dr. H. Abdul
latif, S.H., M.H
Penerbit: Kencana
DAFTAR
ISI
BAB 1 KONSEP WEWENANG DALAM HUKUM ADMINISTRASI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Pendahuluan
Wewenang
menurut Hukum Administrasi
Penyalahgunaan Wewenang dalam
Tindak Pemerintahan
Penyalahgunaan
Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi Tanggung Jawab Jabatan
Tanggung
Jawab Pejabat
BAB
2 TINDAK JABATAN DALAM HUKUM PIDANA
Pendahuluan
Pelanggaran
Jabatan di dalam KUHP
Pengertian
Pegawai Negeri
Berlakunya
Ketentuan Pidana
BAB 3 PENERAPAN
HUKUM TERHADAP PASAL 67 DAN PASAL 244 KUHAP DALAM PERKARA KORUPSI
Pendahuluan
Dasar Hukum
dan Konstitusionalitas Pemohon
Pendapat dan
Penafsiran dalam Penerapan Norma Hukum
Pendapat Ahli
terhadap Tafsir Hukum
Penutup
BAB 4 PENEGAKAN
HUKUM DALAM PROSES HUKUM YANG ADIL
Pendahuluan
Pelaksana
Hukum dan Keadilan
Penegakan
Hukum
Risiko dalam
Proses Hukum
Proses Hukum
yang Adil
Penutup
BAB 5 KEBIJAKAN
PENGADAAN TANAH BALI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM ...
Pendahuluan
Orientasi
Pembangunan Agraria
Perkembangan Kebijakan
Pembangunan Ekonomi
Pengaturan Pencabutan,
Pembebasan, dan Pengadaan Tanah
Pelaksanaan
Pengadaan Tanah
Penutup
BAB 6 PENGADAAN
TANAH DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pendahuluan
Perencanaan
dan Persiapan
Pembangunan
untuk Kepentingan Umum.
Penetapan
Lokasi, Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi
Analisis
Hukum Kasus Pembebasan Tanah
Penutup
BAB 7 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Pendahuluan
Pengelolaan
Keuangan Negara
Penggunaan
Keuangan Negara
Kerugian
Keuangan Negara
Penerapan
Hukum Kerugian Negara dalam Tipikor
BAB 8 KEKAYAAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) DALAM KONTEKS
KEUANGAN NEGARA
Pendahuluan
Penyertaan
Modal Badan Usaha Milik Negara
Status dan
Kekayaan BUMN
Keuangan
Negara
Kesimpulan
BAB
9 KERUGIAN NEGARA PADA PERUSAHAAN TERBATAS (PERSERO) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Pendahuluan
Keuangan Negara dalam Perusahaan
Terbatas (Persero)
Status Keuangan Negara dan
Tanggung Jawab Perseroar
Formula Hukum
Kerugian Keuangan Negara
Pemeriksaan
terhadap BUMN/BUMD
Penutup
BAB 10 PENYALAHGUNAAN WEWENANG BALI BADAN SWASTA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Pendahuluan
Subjek Hukum Orang/Badan Hukum Swasta
Tindakan bagi Badan Hukum Swasta
BAB 11 PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Pendahuluan
Kewenangan Penggunaan Keuangan Negara
Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian Keuangan Negara
Hubungan Kausal dan Penerapan Hukum
Kerugian Keuangan Negara
BAB 12WEWENANG BPKP DALAM PENENTUAN UNSUR KERUGIAN
NEGARA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pendahuluan
Kewenangan BPKP dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara
BAB 13WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN UNSUR
KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
Dasar Hukum dan Kedudukan
BPKP dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi
BAB 14 KFRUGULN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI SALAH SATU UNSUR
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI .
Pengantar
Kerugian
Keuangan Negara
Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara
BAB 15 BEBERAPA CONTOH KASUS DAN ANALISISNYA
Kasus
I: Korupsi Proyek Pengerasan dan Pelebaran Jalan
Kasus
2: Korupsi Reklamasi Pantai Lahan Penempatan PLTD PLN
Kasus 3 Korupsi Investasi
Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)
Kasus 4
Korupsi APED oleh Anggota DPRD
DAFTAR
PUSTAKA
CURRICULUM
VITAE
Tidak ada komentar:
Posting Komentar