TOKO BUKU RAHMA

TOKO BUKU DISKON SEPANJANG MASA, DISKON s/d 50%
Sedia buku TK/ PAUD, SD, SMP/SMK, Soal-soal ujian, UAN, UASBN, SBMPTN, Evaluasi Ulangan Umum, Agama Islam, Umum, Perguruan Tinggi: Ekonomi, Akuntansi, manajemen, pajak, hukum, undang-undang, mipa, fisika, kimia, biologi, matematika, elektro, listrik, teknik industri, kimia, arsitektur, sipil, lingkungan, perawat, bidan, kedokteran, atlas, statistika, metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, pendidikan, penelitian tindakan kelas PTK, penelitian tindakan sekolah PTS, penulisan skripsi, tesis, disertasi, agama, syariah, proses belajar mengajar, komunikasi, jurnalistik, komputer, dll.

KONTAK

YESSI :HP/WA 085725363887; PIN BB : 51B6B8F2
email tokobukuantik@gmail.com

Mengingat kapasitas Blog terbatas dan saat ini blog sudah mulai penuh, maka untuk buku-buku baru silahkan lihat di web TB. RAHMA yang baru :
www.tokobukurahma.com

Jumat, 06 Maret 2015

HUKUM ADMINISTRASI DALAM PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI

Judul : HUKUM ADMINISTRASI DALAM PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI
Pengarang : Prof. Dr. H. Abdul latif, S.H., M.H
Penerbit : Kencana
Cetakan  :  Ke-2
Tahun Terbit : 2016
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 462 hlm
Kertas Isi : CD Lux
Cover : Soft
Ukuran : 15 x 23 cm
Berat : 600 gram
Kondisi : Baru
Harga :  Rp     125,000 diskon 15%
Bayar :  Rp       106,250
Stock : 1




HUKUM ADMINISTRASI DALAM PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI
Pengarang: Prof. Dr. H. Abdul latif, S.H., M.H
Penerbit: Kencana


DAFTAR ISI

BAB 1 KONSEP WEWENANG DALAM HUKUM ADMINISTRASI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Pendahuluan  
Wewenang menurut Hukum Administrasi    
Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pemerintahan
Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi Tanggung Jawab Jabatan        
Tanggung Jawab Pejabat       

BAB 2 TINDAK JABATAN DALAM HUKUM PIDANA       
Pendahuluan  
Pelanggaran Jabatan di dalam KUHP           
Pengertian Pegawai Negeri    
Berlakunya Ketentuan Pidana           

BAB 3 PENERAPAN HUKUM TERHADAP PASAL 67 DAN PASAL 244 KUHAP DALAM PERKARA KORUPSI
Pendahuluan  
Dasar Hukum dan Konstitusionalitas Pemohon        
Pendapat dan Penafsiran dalam Penerapan Norma Hukum
Pendapat Ahli terhadap Tafsir Hukum          
Penutup          

BAB 4 PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES HUKUM YANG ADIL
Pendahuluan  
Pelaksana Hukum dan Keadilan        
Penegakan Hukum     
Risiko dalam Proses Hukum  
Proses Hukum yang Adil       
Penutup          

BAB 5 KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH BALI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ...
Pendahuluan  
Orientasi Pembangunan Agraria        
Perkembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi
Pengaturan Pencabutan, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah           
Pelaksanaan Pengadaan Tanah          
Penutup          

BAB 6 PENGADAAN TANAH DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA KORUPSI         
Pendahuluan  
Perencanaan dan Persiapan    
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.    
Penetapan Lokasi, Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi
Analisis Hukum Kasus Pembebasan Tanah   
Penutup          

BAB 7 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI   
Pendahuluan  
Pengelolaan Keuangan Negara          
Penggunaan Keuangan Negara          
Kerugian Keuangan Negara   
Penerapan Hukum Kerugian Negara dalam Tipikor  

BAB 8 KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) DALAM KONTEKS KEUANGAN NEGARA     
Pendahuluan  
Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Negara         
Status dan Kekayaan BUMN
Keuangan Negara      
Kesimpulan    

BAB 9 KERUGIAN NEGARA PADA PERUSAHAAN TERBATAS (PERSERO) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Pendahuluan  
Keuangan Negara dalam Perusahaan Terbatas (Persero)
Status Keuangan Negara dan Tanggung Jawab Perseroar
Formula Hukum Kerugian Keuangan Negara           
Pemeriksaan terhadap BUMN/BUMD          
Penutup          

BAB 10 PENYALAHGUNAAN WEWENANG BALI BADAN SWASTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI     
Pendahuluan  
Subjek Hukum Orang/Badan Hukum Swasta           
Tindakan bagi Badan Hukum Swasta           

BAB 11 PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 
Pendahuluan  
Kewenangan Penggunaan Keuangan Negara
Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian Keuangan Negara          
Hubungan Kausal dan Penerapan Hukum Kerugian Keuangan Negara       

BAB 12WEWENANG BPKP DALAM PENENTUAN UNSUR KERUGIAN NEGARA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI        
Pendahuluan  
Kewenangan BPKP dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara  

BAB 13WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN UNSUR KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI        
Dasar Hukum dan Kedudukan          
BPKP dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi   

BAB 14 KFRUGULN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI SALAH SATU UNSUR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI .
Pengantar       
Kerugian Keuangan Negara   
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara      

BAB 15 BEBERAPA CONTOH KASUS DAN ANALISISNYA
Kasus I: Korupsi Proyek Pengerasan dan Pelebaran Jalan
Kasus 2: Korupsi Reklamasi Pantai Lahan Penempatan PLTD PLN
Kasus 3 Korupsi Investasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)         
Kasus 4 Korupsi APED oleh Anggota DPRD          

DAFTAR PUSTAKA         
CURRICULUM VITAE    






Tidak ada komentar:

Posting Komentar