HUKUM JAMINAN KEPERDATAAN

Judul	:	HUKUM JAMINAN KEPERDATAAN
Pengarang	:	Rachmadi Usman, S.H., M.H
Penerbit	:	Sinar Grafika
Cetakan Ke	:	Cet. 2/ ed. 1
Tahun Terbit	:	2009
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	604 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	16 x 23 cm
Berat	:	700 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp     179,000	diskon 15 %
Bayar	:	Rp     152.150
Stock	:	1

HUKUM JAMINAN KEPERDATAAN

Pengarang: Rachmadi Usman, S.H., M.H

Penerbit: Sinar Grafika

DAFTAR ISI

BAB 1 HUKUM JAMINAN PADA UMUMNYA

Istilah dan pengertian hukum jaminan

Sumber pengaturan hukum jaminan

Hukum kebendaan dalam perspektif hukum perdata

Hukum jaminan dalam perspektif hukum kebendaan

BAB 2 KEBENDAAN DAN HAK KEBENDAAN PADA UMUMNYA

Kebendaan pada umumnya

Hak kebendaan pada umumnya

BAB 3 LEMBAGA JAMINAN

Istilah dan pengertian jaminan

Persyaratan dan kegunaan kebendaan jaminan

Pembedaan lembaga jaminan

Tingkatan-tingkatan piutang yang didahulukan

Sifat perjanjian sebagai perjanjian tambahan

Bentuk perjanjian jaminan

BAB 4 GADAI

Istilah dan perumusan gadai

Sifat dan ciri-ciri hak gadai

Subjek hukum hak gadai

Prosedur dan persyaratan pemberian pinjaman gadai

Larangan untuk menjanjiakan klausul milik beding dalam perjanjian gadai

Hak dan kewajiban para pihak

Hapusnya hak gadai

BAB 5 JAMINAN FIDUSIA

Pengertian dan sejarah fidusia

Sifat dan ruang lingkup fidusia

Pembebanan jaminan fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia

Pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia

Eksekusi objek benda jaminan fidusia

BAB 6 HIPOTEK

Pengaturan ketentuan hipotek setelah diundangkan UU hak tanggungan

Perumusan pengertian dan ciri-ciri hipotek

Sifat-sifat hipotek

Objek hipotek

Subjek hipotek

Cara pembebanan dan pendaftaran hipotek

Surat kuasa memasang hipotek

Akta hipotek

Akibat hukum hipotek terhadap hipak ketiga yang menguasai benda yang dibebani dengan jaminan hipotek

Penghipotekan atas kapal laut

Penghipotekan atas pesawat udara

Cara hapusnya dan pencoretan hipotek

BAB 7 HAK TANGGUNGAN ATAS HAK ATAS TANAH

UU hak tanggungan sebagai dasar pengaturan lembaga atas hak jaminan atas tanah

Pertimbangan perlunya UU hak tanggungan atas hak tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Hal-hal yang diatur dalam UU hak tanggungan

Implikasi berlakunya UU hak tanggungan atas hukum pertanahan nasional dan terhadap pembaruan hukum jaminan nasional

hak tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah

pemberian hak tanggungan

 utang yang dijamin dengan hak tanggungan

janjia dalam hak tanggungan

kuasa membebankan hak tanggungan sebagai dasar dalam pemberian hak tanggungan

pendaftaran pemberian hak tanggungan

beralihnya hak tanggungan

hapusnya hak tanggungan

eksekusi atas benda objek hak tanggungan

hak tanggungan dalam kepailitan

pencoretan hak tanggungan

sanksi administratif terhadap PPAT dan notaris

BAB 8 HAK-HAK YANG DIISTIMEAKAN

Hak piutang

Hak retentie

Piutang pelayaran yang didahulukan

KEMBALI KE HALAMAN AWAL