POKOK-POKOK PENGETAHUAN HUKUM DAGANG INDONESIA EDISI KEDUA

Judul	:	POKOK-POKOK PENGETAHUAN HUKUM DAGANG INDONESIA EDISI KEDUA
Pengarang	:	Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H
Penerbit	:	Sinar Grafika
Cetakan Ke	:	Cet. 2
Tahun Terbit	:	2015
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	554 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	16 x 23 cm
Berat	:	600 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp     159,000	diskon 15 %
Bayar	:	Rp    135.150
Stock	:	1

POKOK-POKOK PENGETAHUAN HUKUM DAGANG INDONESIA EDISI KEDUA

Pengarang: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H

Penerbit: Sinar Grafika

DAFTAR ISI

BAGIAN 1 PERDAGANGAN DAN PERUSAHAAN

BAB 1 INTI PENGETAHUAN HUKUM

Pengertian hukum

Pengertian hukum privat

Pengertian hukum dagang atau hukum perniagaan

Pengertian subjek hukum dan badan hukum

BAB 2 BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG PERDAGANGAN

Arti perdagangan

Tugas perdagangan dan pembagian perdagangan

Usaha perniagaan

BAB 3 BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG HUKUM DAGANG

Sumber-sumber hukum dagang

Kitab UU hukum dagang

Kitab UU hukum perdata

Peraturan-peraturan khusus

Selayang pandang sejarah KUHP

Perubahan bab 1 kitab KUHP indonesia

BAB 4 HUKUM DAGANG YANG TERMUAT DALAM KUHD

Hubungan hukum  dagang dan hukum perdata

Arti perusahaan dan pekerjaan tetap

Kewajiban pengusaha di bidang pembukuan

Orang-orang perantara dalam perdagangan

Pimpinan perusahaan

Pedagang keliling

Agen perniagaan

Makelar

Komisioner

BAB 5 BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

Perseroan

Perseroan firma

Perseroan komanditer

Perseroan terbatas berdasarkan KUH per 1848

BAB 6 PENGERTIAN PERSEROAN TERBATAS TAHUN 2007

Pendahuluan

Konsiderans UU no 40 tahun 2007

Penjelasan umum UU no 40 tahun 2007

Ketentuan umum

Pendirian, anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar, daftar perseroan dan pengumuman

Modal dan saham

Rencana kerja, laporan tahunan dan penggunaan laba

Tanggung jawab sosial dan lingkungan

Rapat umum pemegang saham

Direksi dan dewan komisaris

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan

Pemeriksaan terhadap perseroan

Pembubara, likuiditas dan berakhirnya status badan hukum perseroan

Biaya

Ketentuan lain-lain

Ketentuan peralihan dan penutup

BAB 7 SURAT-SURAT BERHARGA

Surat berharga

Tentang wesel

Tentang cek

Tentang promes/aksep

Tentang kuitansi para pembawa

Konosemen

Ceel

Promes

Obligasi

BAB 8 KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Kepailitan

Hukum penundaan pembayaran

BAB 9 ASURANSI

Pengertian asuransi

Tujuan asuransi

Polis

Asuransi kerugian

Asuransi gotong royong

Asuransi wajib

BAB 10 LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (UU  NO. 5 TAHUN 1999)

Penejlasan umum

Ketentuan umum

Asas dan tujuan

Perjanjian yang dilarang

Kegiatan yang dilarang

Posisi dominan

Komisi pengawas persaingan usaha

Tata cara penangan perkara

Sanksi

Ketentuan lain

BAB 11 PERLINDUNGAN KONSUMEN (UU NO. 8 TAHUN 1999)

Penjelasan umum

Ketentuan umum

Asas dan tujuan

Hak dan kewajiban

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Ketentuan pencamtuman klausul baku

Tanggung jawab pelaku usaha

Pembinaan dan pengawasan

Badan perlindungan konsumen nasional

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

Penyelesaian sengketa

Badan penyelesaian sengketa konsumen

Penyidikan

Sanksi

BAGIAN 2 PENGETAHUAN PERBANKAN

BAB 12 PENGERTIAN POKOK PERBANKAN DI INDONESIA

Pengertian bank

Keadaan perbankan sebelum perang dunia II

Keadaan perbankan setelah perang dunia II

BAB 13 HUKUM PERBANKAN TAHUN 1992 (UU NO. 7 TAHUN 1992)

Ketentuan umum

Asas, dungsi dan tujuan

Jenis dan usaha bank

Perizinan, bentuk hukum dan pemilikan

Pembinaan dan pengawasan bank

Dewan komisaris, direksi dan tenaga asing

Rahasia bank

Ketentuan pidana dan sanksi administratif

Ketentuan peralihan

Ketentuan penutup

Penyelesuaian bentuk hukum bank negara indonesia 1946 menjadi perusahaan perseroan/ perseri

Penyesuaian bentuk hukum  bank rakyat indonesia menjadi perusahaan perseroan

Penyesuaian bentuk hukum bank ekspor impor menjadi perusahaan perseroan

BAB 14 HUKUM PERBANKAN TAHUN 1998 (UU NO 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN)

Pengertian umum perbankan tahun 1998

Ketentuan umum

Asas, fungsi dan tujuan

Jenis dan usaha bank

Berizinan, bentuk hukum dan pemilikan

BAB 15 BANK SENTRAL

Isi UU bank sentral 1968

Ketentuan khusus

BAB 16 BANK INDONESIA 1999

Penjelasan umum

Ketentuan umum

Status, tempat kedudukan dan modal

Tujuan dantugas

Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Tugas mengatura dan mengawasi bank

Dewan gubernur

Hubungan dengan pemerintah

Hubungan internasional

Akuntabilitas dan anggaran

Ketentuan pidana dan sanksi administratif

Ketentuan peralihan

BAB 17 LEMBAGA KEUANGAN

Arti lembaga keuangan

Cara-cara perizinan lembaga keuangan

Perubahan ketentuan lembaga keuangan

Syarat-syarat dan tata cara pendirian bank umum swasta, bank tabungan swasta dan bank pembangunan swasta

Pendirian bank swasta baru

Tata cara pendirian bank menurut UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan

BAGIAN 3 PENGETAGUAN PERMODALAN

BAB 18 PENGERTIAN POKOK DASAR MODAL KEPPRES NO. 53 TAHUN 1990

Ketentuan umum

Isi keppres no. 53 tahun 1990

BAB 19 PASAR MODAL 1995

Ketentuan umum

Badan pengawas pasar modal

Bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan

Reksa dana

Perusahaan efek, wakil perusahana efek, dan penasihat investasi

Lembaga penunjang pasar modal

Penyelesaian transaksi bursa dan penitipan kolektif

BAB 20 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Pengertian umum tentang modal dalam negeri

Pengertian penanaman modal dalam negeri

Pengertian perusahaan nasional dan perusahaan asing

Bidang usaha dan izin usaha

Batas waktu berusaha

Pembebasan dan keringan perpajakan

Tenaga kerja

Kewajiban-kewajiban lain

Perubahan dan tambahan UU no 6 tahun 1968

BAB 21 PENANAMAN MODAL ASING

Pengertian umum tentang modal asing

Pengertian penanaman modal asing

Badna usaha modal asing

Tenaga kerja

Pemakaian tanah

Kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain

Jangka waktu penanaman modal asing hak transfer, dan repatriasi

Nasionalisasi dan kompensasi

Kerja sama modal asing dan modal nasional

Persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal asing

BAB 22 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL/ BKPM

Susunan dan tata kerja BKPM

BKPM daerah

Ketentuan-ketentuan lain

Perubahan kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi BKPM tahun 1985

BAB 23 TATA CARA PENANAMAN MODAL

Ketentuan pokok tata cara permohonan penanaman modal dalam negeri

Ketentuan pokok tata cara permohonan penanaman modal asing

Tata cara penanaman modal asing di bidang pertambangan dan di bidang kehutanan

Ketentuan-ketentuan lain

BAB 24 LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR

Penjelasan umum

Ketentuan umum

Lalu lintas devisa

Sistem nilai tukar

Ketentuan pidana dan sanksi administratif

Ketentuan peralihan

KEMBALI KE HALAMAN AWAL