PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP PEMERIKSANAAN SIDANG PENGADILAN, BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEBALI EDISI KEDUA

Judul	:	PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP PEMERIKSANAAN SIDANG PENGADILAN, BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEBALI EDISI KEDUA
Pengarang	:	M. Yahya Harapan, S.H
Penerbit	:	Sinar Grafika
Cetakan Ke	:	Cet. 15
Tahun Terbit	:	2016
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	670 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	16 x 23 cm
Berat	:	700 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp     195.000	diskon 15%
Bayar	:	Rp   165.750
Stock	:	1

PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP PEMERIKSANAAN SIDANG PENGADILAN, BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEBALI EDISI KEDUA

Pengarang: M. Yahya Harapan, S.H

Penerbit: Sinar Grafika

DAFTAR ISI

BAB 1 PRAPERADILAN

Tujuan praperadilan

Wewenang praperadilan

Proses pemeriksanaan praperadilan

Bentuk putusan praperadilan

Gugur pemeriksanaan praperadilan

Upaya banding dan kasasi atas putusan praperadilan

BAB 2 KONEKSITAS

Prinsip koneksitas

Landasan koneksitas

Kapan diperiksa peradilan militer

Penyidikan perkara koneksitas

Penentuan peradilan koneksitas

Susunan mejelis koneksitas

BAB 3 GANTI KERUGIAN

Pengertian dan dasar hukum

Tenggang awaktu mengajukan tuntutan

Besarnya jumlah ganti kerugian

Ganti kerugian dibebankan kepada negara

Alasan permintaan ganti kerugian

Yang berwenang memeriksa

Tata cara mengajukan tuntutan

Tata cara pemeriksanaan

Tata cara pembayaran

BAB 4 REHABILITASI

Pengertian rehabilitasi

Yang berwenang memeriksa

Yang berhak mengajukan rehabilitasi

Tenggang waktu mengajukan

Redaksi amar putusan

BAB 5 GABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN

Besarnya ganti kerugian

Saat mengajukan gugatan ganti kerugian

Putusan ganti kerugian assesor dengan putusan pidana

BAB 6 PANGGILAN, SENGKETA WEWENANG MENGADILI DAN KEWENANGAN RELATIF

Panggilan dan dakwaan

Sengketa wewenang mengadili

Dasar menentukan kewenangan relatif

BAB 7 ACARA PEMERIKSANAAN BIASA

Prinsip pemeriksanaan persidangan

Terdakwa tidak hadir pada sidang

Proses pemeriksanaan sidang

Perintah penahanan dan pembebasan selama sidang berlangsung

Penggantian hakim, penuntut umum dan penasihat hukum

Tuntutan pembelaan dan musyawarah hakim

Berita acara sidang

BAB 8 PEMBUKTIAN

Arti pembuktian

Sistem pembuktian

Alat bukti dan kekuatan pembuktian

Sinopsis standar terbukti secara sah dan meyakinkan

BAB 9 PUTUSAN PENGADILAN

Bentuk putusan pengadilan

Hal yang harus dimuat dalam putusan

Penandatangan putusan

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka

Wajib memberitahu segala hak terdakwa

Tata cara memperbaiki putusan yang batal demi hukum

Masalah pemberian petikan dan salinan putusan

BAB 10 ACARA PEMERIKSANAAN SINGKAT

Pengertian acara singkat

Tata cara pemeriksaan acara singkat

Hak terdakwa meminta penundaan pemeriksaan

Putusan tidak dibuat secara khusus

Hakim memberi surat yang memuat amar putusan

Kekuatan hukum putusan acara singkat

Pemeriksaan acara singkat dapat berubah

Peralihan tanggung jawab yuridis perkara singkat

BAB 11 ACARA PEMERIKSANAAN CEPAT

Acara tindak pidana ringan

Pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan

Hasil rapat makehjapol 18 November 1992 berhadapan denan PP no 42 tahun 199 dan denda yang di titipkan di BRI

BAB 12 PEMERIKSANAAN TINGKAT BANDING

Pengertian banding

Alasan dan akibat serta wewenang banding

Putusan yang dapat dan tidak dapat dibanding

Tata cara penolakan dan penerimaan banding

Tenggang waktu pengiriman dan mempelajari berkas

Kesempatan meneliti keaslian berkas perkara

Memori dan kontra memori banding

Pencabutan banding dan pemohon meninggal

Tata cara pemeriksaan tingkat banding

Putusan tingkat banding

Peralihan kewenangan penahanan

Pengunduuran diri

Pengiriman pemberitahuan putusan pengadilan tinggi

BAB 13 PEMERIKSANAAN TINGKAT KASASI

Pengertian umum

Putusan yang dapat dikasasi

Tata cara permohonan kasasi

Pengiriman berkas perkara kasasi

Pencabutan permohonan kasasi

Alasan kasasi

Tata cara pemeriksanaan kasasi

Peralihan wewenang dan tanggung jawab penahanan

Putusan mahkamah agung

BAB 14 UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Kasasi demi kepentingan hukum

Peninjauan kembali

Tinjauan tentang hak penuntut umum mengajukan peninjauan kembali

KEMBALI KE HALAMAN AWAL