TOKO BUKU RAHMA

TOKO BUKU DISKON SEPANJANG MASA, DISKON s/d 50%
Sedia buku TK/ PAUD, SD, SMP/SMK, Soal-soal ujian, UAN, UASBN, SBMPTN, Evaluasi Ulangan Umum, Agama Islam, Umum, Perguruan Tinggi: Ekonomi, Akuntansi, manajemen, pajak, hukum, undang-undang, mipa, fisika, kimia, biologi, matematika, elektro, listrik, teknik industri, kimia, arsitektur, sipil, lingkungan, perawat, bidan, kedokteran, atlas, statistika, metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, pendidikan, penelitian tindakan kelas PTK, penelitian tindakan sekolah PTS, penulisan skripsi, tesis, disertasi, agama, syariah, proses belajar mengajar, komunikasi, jurnalistik, komputer, dll.

KONTAK

HP/WA 0856 0196 7147
email tokobukuantik@gmail.com

Mengingat kapasitas Blog terbatas dan saat ini blog sudah mulai penuh, maka untuk buku-buku baru silahkan lihat di web TB. RAHMA yang baru :
www.tokobukurahma.com

Selasa, 17 Juni 2014

HUKUM PERTAMBANGAN













Judul : HUKUM PERTAMBANGAN 
Pengarang : Andrian Sutedi, S.H., M.H.
Penerbit : Sinar Grafika
Cetakan Ke : 2
Tahun Terbit : 2012
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : xi + 363
Kertas Isi : Hvs
Cover : Soft
Ukuran : 15.5 x 23 cm
Berat : 500 gram 
Kondisi : Baru
Harga : Rp 106.000    Diskon 15%
Bayar : Rp 90.100
Stok : 1


DAFTAR ISI
PRAKATA
BAB 1 KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PERTAMBANGAN
Kebijakan Pasca Proklamasi di Bidang Pertambangan
Kedaulatan Negara Atas Bahan Tambang
Nasionalisasi Industri Pertambangan Asing untuk Kesejahteraan Rakyat
Beberapa Kendala dan Kebjikanan yang Perlu Ditempuh
BAB 2 KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS
Kebijakan Publik di Bidang Pertambangan
Perspektif Historis dan Yuridis Pengusahaan Pertambangan
Perspektif Hukum Minyak dan Gas
Kegiatan Minyak dan Gas
Wewenang Badan Pemerintah dalam Kegiatan Usaha Minyak Gas
Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
Kuasa Pertambangan, Bentuk Kuasa Pertambangan, dan Hak Serta Kewajibannya
Perlunya Revisi UU NO.22 Th 2001 ttg Minyak dan Gas Bumi
BAB 3 TINJAUAN TERHADAP UU No.4 TEHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
Landasan Pembentukan UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Pro Kontra terhadap UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Otonomi Daerah dan Penguasaan Daerah Atas Bahan Galian
Pergantian UU No.11 Tahun 1967 (UUPP) oleh UU No.4 Th 2009 (UU Minerba) dan Implikasinya terhadap Daerah
Sekilas Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Batu Bara
Penunggakan Pembayaran Royalti Batu Bara
Aspek Hukum Kontrak Penambangan Emas-Studi Kasus Freeport
Pertambangan Timah-Studi di Bangka
BAB 4 TINJAUAN KONTRAK MINYAK DAN GAS
Ruang Lingkup Kontrak
Kontrak Karya Pertambangan
Sejarah Pembentukan Kontrak Production Sharing
Definisi dan Prinsip-prinsip dalam Kontrak Production Sharing (KPS)
Isi Kontrak Production Sharing
Kontrak Production Sharing Mengatur Pengelolaan Lingkungan Hidup
KPS dan Penghormatan pada Hak-Hak Masyarakat dan Masyarakat Adat yang Terkena Dampak
Pembatasan Pengembalian Modal (Epatriasi Modal) ke Luar Negeri
Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
Kontrak Production Sharing dan Karakteristiknya
Substansi Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
Cost Recovery dalam Kontrak Production Sharing Migas
BAB 5 PENGENAAN PAJAK DAN ROYALTI PADA SEKTOR MINYAK DAN GAS
Tinjauan Umum Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Penghasilan dan Pajak Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi
Pajak Penghasilan Non Migas
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan
Pajak Alat Berat di Industri Pertambangan
Kebijakan Pajak terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan Berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Pertambangan
Pengenaan Royalti dari Sektor Pertambangan
DAFTAR PUSTAKA
PROFIL PENULIS


Tidak ada komentar:

Posting Komentar