PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN EDISI KEDUA

Judul	:	PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN  EDISI KEDUA
Pengarang	:	M. Yahya Harapan, S.H
Penerbit	:	Sinar Grafika
Cetakan Ke	:	Cet. 14/ Ed. 2
Tahun Terbit	:	2012
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	472 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	16 x 23 cm
Berat	:	500 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp     115,500	diskon 15%
Bayar	:	Rp      98.175
Stock	:	1

PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN  EDISI KEDUA

Pengarang: M. Yahya Harapan, S.H

Penerbit: Sinar Grafika

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 KUHAP PERLU DISEMPURNAKAN

UU semakin kompleks

Sependapat yang menyempurnakan KUHAP

Penyempurnaan atau perbaikan

BAB 3 BEBERAPA LANDASAN MOTIVASI KUHAP

Landasan filosofis

Landasan operasional perumusan

Landasan konstitusional

BAB 4 PRINSIP-PRINSIP KUHAP

Asas legilitas

Asas keseimbangan

Asas praduga tak bersalah

Prinsip pembatasan penahanan

Asas ganti rugi dan rehabilitasi

Penggabungan pidana dengan tunttan ganti rugi

Asas unifikasi

Prinsip diferensiasi fungsional

Prinsip saling koordinasi

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan terbuka untuk umum

BAB 5 LANDASAN TUJUAN KUHAP

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum

Tegaknya hukum dan keadilan

Melindungi harkat martabat manusia

Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum

BAB 6 KETENTUAN UMUM

BAB 7 RUANG LINGKU BERLAKUNYA KUHAP

Mengikuti asas yang dianut KUHAP

Sebagai acara peradilan umum

BAB 8 TINAJAUN UMUM FUNGSI DAN PERAN POLISI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Sistem peradilan pidana

Crinimal justice system mengandung elemen kontroversi

Masalah independen

Due process of law

Fungsi partoli pelru mendapat perhatian

BAB 9 PENYELIDIKAN

Polri sebagai penyilidik

Fungsi dan wewenang penyelidik

BAB 10 PENYIDIKAN

Pejabat penyidik

Yang berhak melapor dan mengadu

Tertangkap tangan

Pemanggilan

Kedudukan penasihat hukum pada penyidikan

Tata cara pemeriksanaan penyidikan

BAB 11 PENANGKAPAN

Alasan penangkapan

Cara penangkapan

Batas waktu penangkapan

Larangan penangkapan atas pelanggaran

BAB 12 PENAHANAN

Dasar penahanan

Tata cara penahanana

Jenis tahanan

Penggalihan jenis penahanan

Batas waktu penahanan

Hak tahanan selama berada dalam tahanan

Penangguhan penahanan

Saat peralihan yuridis penahanan

BAB 13 PENGGELEDAHAN

Pengertian pengeledahan

Pejabat yang berwenang menggeledah

Penggeledahan rumah tempat kediaman

Larangan memasuki tempat tertentu

Penggeledahan di luar daerah hukum

Penggeledahan badan

BAB 14 PENYITAAN

Yang berwenang menyita

Bentuk dan tata cara penyita

Benda yang dapat disita

Penyimpanan benda sitaan

Penjualan lelang benda sitaan

Benda sitaan atas benda terlarang

Pengembalian benda sitaan

Penyitaan di luar daerah penyidik

Peralihan tanggung jawab yuridis benda sitaan

BAB 15 PEMERIKSANAAN SURAT

Pengertian surat

Bentuk dan cara pemeriksaan surat

Bentuk dan pemeriksaan surat palsu

BAB 16 HAK DNA KEDUDUKAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA

Landasan prinsip UU no. 14/1970

Penjabaranya dalam KUHAP

Penerapan pasal 56 KUHAP

BAB 17 BANTUAN HUKUM

Pengertian bantuan hukum

Bantuan hukum ditinjau dari segi kaidah hukum positif

Bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP

BAB 18 PENYERAHAN BERKAS PERKARA

Penyeahan tahap pertama

Penyerahan berkas tahap kedua

BAB 19 PENUNTUT UMUM

Pengecalian berdasar pasal 284 ayat 2

Hubungan penyidik dengan penuntut umum

Wewenang penuntut umum melakukan penahanan

BAB 20 BENTUK PENGHENTIAN DAN PERUBAHAN SURAT DAKWAAN

Surat dakwaan

Bentuk surat dakwan

Penghentian penuntutan

Pemecahan berkas perkara

Pelimpahan berkas perkara ke pengadilan

Pembatalan surat dakwaan dapat diajukan kembali

Permasalahan sistem dakwaan dihubungkan dengan upaya banding dan kasasi

KEMBALI KE HALAMAN AWAL