| Judul | : PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA (Penyelidikan & Penyidikan) Bag. Pertama Ed.2 |
| Pengarang | : Dr. Leden Marpaung, S.H. |
| Penerbit | : Sinar Grafika |
| Cetakan Ke | : 2 |
| Tahun Terbit | : 2009 |
| Bahasa | : Indonesia |
| Jumlah Halaman | : xiv + 293 |
| Kertas Isi | : Hvs |
| Cover | : Soft |
| Ukuran | : 14.5 x 20.5 cm |
| Berat | : 300 |
| Kondisi | : Baru |
| Harga | : Rp 61.000 Diskon 20 % |
| Bayar | : Rp 48.800 |
| Stok | : 1 |
PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA
(Penyelidikan & Penyidikan)
Pengarang : Dr.
Leden Marpaung, S.H.
Penerbit :
Sinar Grafika
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR EDISI KEDUA
BAB 1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pengertian Judul dan Sistematika
BAB 2 PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA (SECARA SINGKAT)
Penyelidikan
Penyidikan
Penuntutan
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
BAB 3 PEMBUKTIAN
Penanganan Perkara Pidana
Makna Bukti
Beban Pembuktian
Sistem Pembuktian
Alat Bukti Sah
BAB 4 TERSANGKAT/TERDAKWA
Kedudukan Tersangka/Terdakwa
Pembela/Penasihat Hukum
Yang Dapat Jadi Pembela/Penasehat Hukum
BAB 5 PRAPERADILAN
Yang Dapat Dipraperadilankan
Ganti Kerugian dan Rehabilitasi
Proses PEradilan
BAB 6 PENYIDIKAN
Aparat Penyidik
Pemeriksaan di Tempat Kejadian
Rencana Penyidikan
Pemeriksaan Saksi-saksi
Keterangan Ahli
Petunjuk
Penyitaan
Penggeledahan
Penangkapan dan Penahanan
Resume
Pemberkasan
Penyerahan Berkas
BAB 7 KONEKSITAS
Pengertian
Penyidikan
Penentuan Peradilan
Majelis Hakim Perkara Koneksitas
BAB 8 KETENTUAN KHUSUS ACARA PIDANA
Pengertian Acara Pidana
Pengertian Ketentuan Khusus Acara Pidana
Permasalahan
Peraturan yang Memuat Ketentuan Khusus Acara Pidana
BAB 9 KEJAKSAAN
Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum
Kedudukan Kejaksaan
Susunan Kejaksaan
Tugas dan Wewenang Kejaksaan
Asas Oportunitas
LAMPIRAN
1. Contoh Pengajuan Praperadilan
2. Surat MA RI No. SEMA/14 Th 1983, tgl 8 Desember 1983 Perihal: Hakim
Tidak Dapat Dipraperadilankan
3. Contoh Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara
4. Contoh Berita Acara Pemeriksaan
5. Surat Mahkamah Agung RI, Surat Edaran No.2 Th 1985 ttg Seleksi
Terhadap Saksi-saksi yang Diperintahkan untuk Hadir di Persidangan
6. Surat Jaksa Agung RI, No: SE-003/J.A/2/1984, tgl 3 Februari 1984 ttg
Keteragan Ahli Mengenai Tanda Tangan dan Tulisan Sebagai Alat Bukti
7. Surat MA RI, Surat Edaran No:1 Th 1985 ttg Kekuatan Pembuktian
Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum Et Repertum
8. Contoh Berita Acara Penyitaan
9. Surat MA RI, Surat Edaran No.4 Th 1985 ttg Izin Penyitaan Tidak
Dapat Dicabut/Dibatalkan
10. Contoh Surat Perintah Penggeledahan/Penyegelan/Penitaan
11. Contoh Berita Acara Penggeledahan
12. Contoh Surat Perintah Penahanan
13. Surat MA RI, SEMA/10 Th 1983 ttg Penetapan Perpanjangan Penahanan
Jangan Sampai Terlambat Disampaikan pada Penuntut Umum
14. Surat MA RI SEMA/12 Th 1983 Perihal: Perhitungan Perpanjangan
Penahanan Berdasarkan Pasal 29 KUHAP
15. Surat MA RI SEMA/13 Th 1983 Perihal: Penerimaan atau Penolakan
Terhadap Keberatan Berdasarkan Pasal 29 Ayat (7) KUHAP Harus Berbentuk
“Penetapan”
16. Contoh Surat Perintah Penangguhan Penahanan
17. Surat MA RI SEMA/11 Th 1983 ttg Surat Izin Penyitaan Supaya
Dilampirkan dalam Berkas Perkara
18. Instruksi Bersama Jaksa Agung RI, dan KAPOLRI No.INSTR
006/J.A/19/1981 No: POL.INS/17/X/81 ttg Peningkatan Usaha Pengamanan dan
Kelancaran Penyidangan Perkara Perkara Pidana
19. Keputusan Bersama MENHANKAM dan MENKEH No:KEP 10/M/XII/1983 ttg
Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas
20. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan-Keamanan
Penglima Angkatan Bersenjata, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung Muda RI
No:Kep/B/61/XII/1971 ttg Kebijaksanaan dalam Pemeriksaan Tindak Pidana yang
Dilakukan Bersama-sama oleh Orang yang Termasuk dalam Jurisdiksi Pengadilan di
Lingkungan Peradilan Militer Angkatan Bersenjata dan Orang yang Termasuk dalam
Jurisdiksi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum
21. UU No.6 Th 2004 ttg Kejaksaan RI
DAFTAR PUSTAKA
PROFIL PENULIS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar