HAK BUDGET PARLEMEN DI INDONESIA

Judul	:	HAK BUDGET PARLEMEN DI INDONESIA
Pengarang	:	Mei Susanto, S.H., M.H
Penerbit	:	Sinar Grafika
Cetakan Ke	:	Cet. 1
Tahun Terbit	:	2013
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	360 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	16 x 23 cm
Berat	:	400 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp       112,000	diskon 15 %
Bayar	:	Rp       95,200
Stock	:	1

HAK BUDGET PARLEMEN DI INDONESIA

Pengarang: Mei Susanto, S.H., M.H

Penerbit: Sinar Grafika

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 KERANGKA TEORETIS DAN KERANGKA KONSEP DALAM PENULISAN BUKU

Kerangka teoretis

Konsep

BAB 3 TEORI KEDAULTANA RAKYAT

Teori kedaulatan rakyat

Perwujudan dan pelembagaan kedaulatan rakyat

Konsep hak budget parlemen dalam konteks teori kedaulatan rakyat

Konsep hak budget perlemen dalam konteks teori checks and balances

Konsep hak budget parlemen dalam konteks tujuan bernegara

BAB 4 HAK BUDGET PARLEMEN DAN SEJARAHNYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Pengertian anggaran negara dan hak budget parlemen

Hak budget parlemen dalam sejarah ketatanegaraan indonesia

BAB 5 PERBANDINGAN HAK BUDGET PARLEMEN PADA BEBERAPA NEGARA

Peran parlemen dalam pengganggaran

Kapasistas dan kelembagaan pendukung di parlemen

BAB 6 GAGASAN PENGUATAN KEDUDUKAN HAK BUDGET PARLEMEN INDONESIA DALAM PERUBAHAN UUD 1945

Alasan melakukan perubahan uud 1945

Pandangan fraksi MPR atas perubahan dan materi perubahan UUD 1945

Gagasan penguatan kedudukan hak budget parlemen dalamperbahan UUD 1945

Implikasi praktik hak budget parlemen setelah perubahan UUD 1945

BAB 7 HAK BUDGET PARLEMEN INDONESIA DALAM SISTEM BIKAMERAL DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT, TEORI CHEKS AND BALANCES DAN TEORI TUJUAN BERNEGARA

Karakter hukum UU APBN

APBN dan kesejahteraan rakyat

Hak budget parlemen pada DPR RI dan DPD RI di hubungkan dengan teori kedaulatan rakayat dan teori checks and balances

Hak budget parlemen pada DPR RI dan DPD RI di hubungkan dengan teori tujuan bernegara

Pelrunya penyeimbangan hak budget pada DPR RI dan DPD RI

Implikasi putasn MK mengenai hak legislasi DPD

BAB 8 BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI HAK BUDGET PARLEMEN INDONESIA

Ketiadaan tolak ukur/ parameter yang jelas dalam penggunaan hak budget parlemen

Pembahasan pada satuan lima

Fkator-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak budget parlemen

BAB 9 MENGGAGAS HAK BUDGET PARLEMEN YANG KUAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PELAKSANAAN APBN SECARA TERBUKA DAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT

KEMBALI KE HALAMANA AWAL