TEORI HUKUM MURNI DASAR-DASAR ILMU HUKUM NORMATIF

Judul	:	TEORI HUKUM MURNI DASAR-DASAR ILMU HUKUM NORMATIF
Pengarang	:	Hans Kelsen
Penerbit	:	Nusamedia
ISBN	:	979-21-56024-4
Cet/ Edisi	:	Cet 9
Tahun Terbit	:	2011
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	ix + 408
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	15 x 24 cm
Berat	:	600 Gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp. 75.000	diskon 15%
Bayar	:	Rp. 63.750
Stock	:	1

TEORI HUKUM MURNI
Pengarang : Hans Kelsen
Penerbit : Nusamedia


DAFTAR ISI :

I. HUKUM DAN ALAM

1. TEOIU "MURNI"

 2. PERBUATAN DAN MAKNA HUKUMNYA

3. MAKNA SUBYEKTIF DAN OBYEKTIF SUATU PERBUATAN: PENAFSIRAN­DIRINYA

4. NORMA

a)   Norma sebagai Skema Penafsiran

b)  Norma dan Penciptaan Norma

c)     Keabsahan dan Lingkup Keabsahan Norma

d)    Peraturan Positif dan Negatif: Memerintahkan, Mewenangkan, Mengizinkan

e)     Norma dan Nilai

5. TATANAN SOCIAL

a)     Tatanan Sosial yang Menetapkan Sanksi

b)    Adakah Tatanan Sosial tanpa Sanksi?

c)     Sanksi Transendental dan Imanen secara Sosial

6. TATANAN HOKUM

a)     Hukum: Sebuah Tata Perilaku Manusia

b)    Hukum: Sebuah Tatanan Pemaksa

Tindakan paksa yang ditetapkan oleh tatanan hukum sebagai sanksi

Monopoli pemaksaan dari komunitas hukum

Tatanan hukum dan keamanan kolektif

Tindakan paksa selain dari sanksi

Tingkat minimum kebebasan

c)     Hukum Sebagai Tatanan Pemaksa Normatif; Komunitas Hukum dan Geng Perampok

d)    Kewajiban Hukum tanpa Sanksi?

e)     Norma Hukum Terikat

II. HUKUM DAN MORAL

7. NORMA MORAL SEBAGAI NORMA SOSIAL

8. MORAL SEBAGAI PENGATUR PERILAKU INTERNAL

9. MORAL, SEBUAH TATANAN POSITIF TANPA-PAKSAAN

10. HUKUM SEBAGAI BAGIAN DART MORAL

11. RELA^TIVITAS NILAI MORAL

12. PEMISAHAN ANTARA TATANAN HUKUM DAN MORAL

13. PEMBENARAN HUKUM MELALUI MORAL

III. HUKUM DAN ILMU PENGETAHUAN

14. NORMA HOKUM SEBAGAI OBYEK ILMU HOKUM

15. TEORI HUKUM STATIS DAN DINAMIS

16. NORMA HUKUM DAN ATURAN HUKUM

17. ILMU SEBAB-AKIBAT DAN ILMU NORMA

18. CAUSALITIES DAN IMPUTASI

HOKUM ALAM DAN HUKUM PERUNDANGAN

19. PRINSIP IMPUTASI DALAM PEMIKIRAN MASYARAKAT PRIMITIF

20. ASAL-MUASAL PRINCIPE KAUSALITAS ALAM PRINCIPE RETRIBUSI

21. ILMU SOCIAL CAUSAL DAN NORMATIF

22. PEMBENARAN ANTARA PRINCIPE CAUSALITIES DAN IMPUTASI

23. PERSOALAN KEBEBASAN KEHENDAK

24. FAKTA-FAKTA YANG SELAIN DART PERILAKU MANUSIA SEBAGAI MUATAN NORMA SOSIAL

25. NORMA CATEGORIES

26. PENOLAKAN ATAS YANG SEHARUSNYA; HOKUM SEBAGAI IDEOLOGI

IV. ASPEK STATIS HUKUM

27. SANKS1

a)     Sanksi Hukum Nasional clan Internasional

b)     Pelanggaran (Kesalahan) bukanlah Negasi, melainkan Kondisi Hukum

28. KEWAJIBAN HuKum

a)   Kewajiban clan Sanksi Hukum

b)  Kewajiban clan "Keharusan" Hukum

c)   Pertanggungjawaban

d)  Pertanggungjawaban Individual Gan Kolektif

e)   Pertanggungjawaban Berdasar Kesalahan Gan Pertanggung­jawaban Absolut

Kewajiban Mengganti Kerugian atau Perbaikan

g) Pertanggungjawaban Kolektif sebagai Pertanggungjawaban Absolut

29) HUKUM DALAM PENGERTIAN SUBYEKTIF: HAK DAN OTORISASI

a)     Hak Gan Kewajiban

b)     Jus ad rem Gan Jus in personm

c)     "Hak" sebagai Kepentingan yang Dilindungi Hukum

d)     "Hak" sebagai Kekuatan Hukum

e)     "Hak" sebagai Izin Positif

0 Hak Politik

30. KAPASITAS UNTUK BERTINDAK; COMPETENCE: KONSEP "ORGAN"

a)     Kapasitas untuk Bertindak (Handlungsfahigkeit)

b)    Kompetensi

c)     Konsep "Organ"

31. REPRESENTS KAPASITAS HUKUM (RECHTSFAHIGKEIT)

32. RELATE HOKUM

33. SUBYEK HUKUM; ORANG

a)     Subyek Hukum

b)    Orang (Person) secara Fisik

c)     Badan Hukum

d)    Badan Hukum sebagai Subyek yang Bertindak

e)     Badan Hukum sebagai Subyek dari Kewajiban dan Hak

f)      Kewajiban bagi badan huhum

Pertanggungjawaban badan huhum

Hak badan huhum

Badan Hukum sebagai Konsep Pelengkap Ilmu Hukum

g)    Penghapusan Dualisme Hak dan Kewajiban

V ASPEK DINAMIS HUKUM

34. ALASAN KEABSAHAN TATANAN NORMA: NORMA DASAR

a)     Makna Pencarian Alasan Keabsahan

b)    Prinsip Statis dan Dinamis

c)     Alasan bagi Keabsahan Tatanan Hukum

d)    Norma Dasar sebagai Pengandaian Transenden-logis

e)     Kesatuan Logis dari Tatanan Hukum; Konflik Norma

f)     Legitimasi dan Keefektifan

g)    Keabsahan dan Keefektifan

h Norma Dasar Hukum Internasional

i)      Teori Norma Dasar dan Teori Hukum Alam

j)      Norma Dasar Hukum Alam

35. STRUKTUR HIERARKIS TATANAN HOKUM

a)     Konstitusi

b)    Legislasi dan Tradisi

c)     Undang-undang dan Peraturan

d Hukum Materiil dan Formil

e) Yang Dinamakan Sumber Hukum

f)     Penciptaan, Penerapan, dan Ketaatan terhadap Hukum

g)    Yurisdiksi

Karakter konstitusi dari keputusan hukum

Hubungan antara keputusan pengadilan dan norma hukum umum yang hares diterapkan

Celah-celah dalam hokum

Penciptaan norma hukum umum oleh pengadilan; fleksibilitas hukum dan kepastian hukum

h)Transaksi Hokum

Transaksi hokum sebagai fakta pencipta hokum

Kontrak

i)      Administrasi

j)      Konflik antara Norma dari Beragarn Tingkatan

k)    Keputusan pengadilan yang "tidak absah"

l)      Undang-undang yang "inkonstitusional" — 299

m)  Kebatalan (Nullity) dan Keterbatalan (Annullability)

VI. HUKUM DAN NEGARA

36. PENCIPTAAN HUKUM DAN BENT PEMERINTAHAN

37. HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIBADI

38. KARAKTER IDEOLOGIC DUALISMS HUKUM PUBLIK DAN PRIVATE

39. DUALISMS TRADISIONAL ANTARA NEGARA DAN HOKUM

40. FUNGSI IDEOLOGIC DUALISMS NEGARA DAN HOKUM

41. KEIDENTIKAN NEGARA DAN HUKUM

a)  Negara sebagai Tatanan Hokum

b) Negara sebagai BaDan Hukum

Negara sebagai subyek pelaku; organ Negara

Keterwakilan

Negara sebagai subyek kewajiban dan hak

c)  Kewajiban Diri negara; Negara yang Diatur oleh Hukum (Rechtsstaat)

d) Sentralisasi Gan Desentralisasi

e)  Penghapusan Dualisme Hokum clan Negara

VII. NEGARA DAN HUKUM INTERNASIONAL

42. ESENSI HUKUM INTERNATIONAL

a)  Sifat Legal Hukum Internasional

b) Hukum Internasional merupakan Tatanan Hokum Primitif

c)  Hicrarki Hukum Internasional

d) Pewajiban clan Pewenangan tak langsung melalui Hokum Internasional

43. HUKUM INTERNASIONAL DAN HOKUM NASIONAL

a)  Kesatuan Hukum Internasional Gan Nasional

b) Tidak ada Konflik antara Hokum Internasional dan Nasional

c)  Hubungan Timbal-balik antara Dua Sistem Norma

d) Konstruksi Monistik Merupakan Keniscayaan

44• TEORI HUKUM DAN PANDANGAN DUNIA

VIII. PENAFSIRAN

45. SIFAT PENAFSIRAN

a)    Ketidaktentuan Relatif Bari Tindak Penegakan-Hukum

b)   Ketidaktentuan Tersengaja dari Tindak Penegakan-Hukum

c)    Ketidaktentuan Tak Sengaja dari Tindak Penegakan-Hukum

d)   Hukum yang Harus Diterapkan Merupakan sebuah Kerangka

e)    Metode Penafsiran

46. PENAFSIRAN SEBAGAI TINDAKAN PEMAHAMAN TAU KEHENDAK

47. PENAFSIRAN OLEH ILmu HOKUM

CATATAN

INDEX

KEMBALI KE HALAMAN AWAL