DASAR-DASAR ILMU HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Judul	DASAR-DASAR ILMU HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Pengarang	: Willy D.S. Voll, S.H
Penerbit	: Sinar Grafika
Cetakan Ke	: 1
Tahun Terbit	: 2013
Bahasa	: Indonesia
Jumlah Halaman	: xvi + 180
Kertas Isi	: Hvs
Cover	: Soft
Ukuran	: 14.5 x 20 cm
Berat	: 200 gram
Kondisi	: Baru
Harga	: Rp 43.000       Diskon 20%
Bayar	: Rp 34.400
Stok	: 1

DASAR-DASAR ILMU HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 

Pengarang       : Willy D.S. Voll, S.H

Penerbit           : Sinar Grafika

DAFTAR ISI

PRAKATA

KATA PENGANTAR EDITOR

BAGIAN PERTAMA

BAB 1 BERBAGAI ISTILAH DAN PENGERTIAN DASAR BAGI ILMU HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Berbagai Istilah (Penamaan) bagi Hukum Administrasi Negara

B. Anek Pengertian atau Lambang Dasar

C. Subjek dan Kedaulatan

D. Objek, Milik, dan Pemilik

E. Pengertian Sistem : Rumusan dan Klasifikasi

1. Rumusan Sistem

2. Klasifikasi Sistem Berdasarkan Rationalitasnya

F. Ruang Lingkup Pengertian Administrasi Negara

G. Hukum Sebagai Unsur Negara

1. Rumusan Hukum dalam Praktik

2. Rumusan Komponental Hukum

3. Lima Syarat Materi Hukum

4. Metode Pengujian Kecukupan Esensi Eksistensi Hukum

5. Kualitas Materi Hukum dan Bentuk adah Pembuat Hukum

6. Berbagai Bentuk Materi Hukum

7. Fungsi Pengetahuan tentang Hukum dan Sistem Hukum bagi Rakyat dan Ilmuan Hukum serta Ilmu Hukum dalam Negara Modern Demokrasi Kesejahteraan

8. Hukum Asasi

9. Rumusan Hak, Keajiban dan Larangan

10. Ajaran tentang Deviasi Hukum

H. Negara dan Problematik Hukum

1. Problematik

2. Rumusan Negara

BAB 2 HUKUM ADMINISTRASI  NEGARA DAN ILMU HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Berbagai Rumusan Hukum Administrasi Negara Berdasarkan Literatur pada Umunya

B. Revaluasi Rumusan Hukum Negara, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara

1. Persoalan Kata serta Pengertian Staatsrecht dan “Hukum Tata Negara”

2. Pembedaan Hukum Negara dan Hukum Administrasi Negara Berdasarkan Kriterium Logemann

3. Rumusan Hukum Negara Berdasarkan Fungsi Hukumnya

4. Makri Hukum dan Mikro Hukum

5. Rumusan Hukum Administrasi Negara Berdasarkan Fungsi Materi Hukumnya

6. Fungsi Hukum Negara terhadap Tipe Negara

7. Fungsi Hukum Administrasi Negara terhadap Tipe Negara

8. Perbedaan Hukum Negara dan Hukum Administrasi Negara

C. Ilmu Hukum Administrasi Negara

1. Rumusan Ilmu Hukum Administrasi Negara

2. Objek dan Tujuan Ilmu Hukum Administrasi Negara

3. Fungsi Ilmu Hukum Administrasi Negara

4. Metode Ilmu Hukum Administrasi Negara

5. Sistematika Ilmu Hukum Administrasi Negara

6. Kegunaan Ilmu Hukum Administrasi Negara

BAB 3 STATUS ADMINISTRASI NEGARA PADA BEBRBAGAI BENTUK NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN RAKYAT

A. Aneka Bentuk Negara

1.      Negara Penguasa

2.      Negara Demokrasi

B. Status Administrasi dalam Negara Penguasa

C. Status Administrasi dalam Negara Modern Demokrasi

D. Status Administrasi dalam Negara Modern Hindia Belanda

E. Negara Modern Proklamasi Tahun 1945

BAGIAN KEDUA

BAB 4 KEBIJAKAN ADMINISTRASI

A. Istilah

B. Kebijakan dan Kebajikan

1.      Tujuan

2.      Dasar Eksistensi

3.      Pertanggungjawaban

C. Kebijakan Administrasi dan Kebijakan Pemerintahan Tertinggi Negara

D. Arti Kebijakan

E. Fungsi, Komponen, dan Dasar Eksistensi Kebijakan

F. Klasifikasi Kebijakan dalam Arti Pertama : Pembedaan Berdasarkan Kriterium Sifat Legalitas

1.      Kebijakan Berdasarkan Weenang Administrasi dalam Keadaan Mendesak (Subjectief Noodrecht van de Administratie)

2.      Kebijakan Administrasi dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dari Administrasi terhadap Rakyat (mempertahikan HAk-Hak Rakyat secara Positif)

3.      Kebijakan Berdasarkan Detournement de Pouvoir

4.      Kebijakan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum

G. Kebijakan Administrasi yang Merugikan Rakyat

H. Klasifikasi Kebijakan Administrasi dalam Arti Kedua: Pembedaan Berdasarkan Kriterium Luas Objek Materinya

1.      Kriterium bagi Kebijakan terhadap Rakyat Nasional

2.      Kriteriuk bagi Kebijakan terhadap Pribadi Hukum Tertentu atau Kelompok Pribadi Hukum Tertentu

I. Sekilas Catata Teoritis terhadap PEraturan Kebijakan: Suati Klasifikasi

1.      Peraturan Kebijakan yang BErdasarkan pada Wewenang Administrasi dalam Keadaan Terdesak (Subjectief Niidercht van de Administratie)

2.      Peraturan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dari Administrasi atas Hak –Hak Rakyat (Memperhatikan Hak-Hak Rakyat secara Positif)

3.      Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

PROFIL PENULIS

PROFIL EDITOR

KEMBALI KE HALAMAN AWAL