HUKUM PERBANKAN NASIONAL INDONESIA Ed.2

Judul	: HUKUM PERBANKAN NASIONAL INDONESIA Ed.2
Pengarang	: Hermansyah, S.H., M.Hum
Penerbit	: KENCANA Prenana Media Group
Cetakan Ke	: 7
Tahun Terbit	: 2013
Bahasa	: Indonesia
Jumlah Halaman	: xv + 348
Kertas Isi	: CD
Cover	: Soft
Ukuran	: 15 x 23 cm
Berat	: 400 gram
Kondisi	: Baru
Harga	: Rp 65.000    Diskon 20 %
Bayar	: Rp 52.000
Stok	: 1

HUKUM PERBANKAN NASIONAL INDONESIA Ed.2           

Pengarang       : Hermansyah, S.H., M.Hum

Penerbit           : KENCANA Prenana Media Group

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN

PENGANTAR EDISI KEDUA

PENGERTAR EDISI PERTAMA

BAB 1 SISTEM KEUANGAN, SISTEM PERBANKAN, DAN HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA

Sistem Keuangan

Sistem Perbankan

Hukum Perbankan

BAB 2 SUMBER DANA PERBANKAN DI INDONESIA

Dana yang Bersumber dari Bank Sendiri

Dana yang Bersumber dari Masyarakat Luas

Dana yang Bersumber dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

Dana yang Bersumber dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

BAB 3 KREDIT DAN JAMINAN BANK

Pengertian Kredit

Unsur-unsur Kredit

Jenis Kredit

Ketentuan dan Persyaratan Umum Kredit

Dasar-dasar Pemberian Kredit Bank

Penggolongan Kredit Bank

Proses Pemberian Kredit Bank

Perjanjian Kredit Bank

Masalah Jaminan

Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

BAB 4 JASA-JASA PERBANKAN

Pengiriman Uang (Transfer)

Inkaso

Kliring

Bank Garansi

Kotak Pengaman Simpana (Safe Deposit Box)

Kartu Kredit (Credit Card)

Perdagangan Valuta Asing (Valas)

Kustodian

Letter of Credit dalam Transaksi Perdagangan dalam Negeri dan Luar Negeri

BAB 5 SURAT-SURAT BERHARHA DAN WARKAT PERBANKAN DALAM PRAKTIK PERBANKAN

Istilah dan Pengertian

Ciri-ciri Umum Surat Berharga

Persyaratan Umum Surat Berharga

Dasar Hukum Mengikat antara Penerbit dan Pemegang Surat Berharga

Surat-surat Berharga dan Warkat Perbankan dalam Praktik Perbantan

Surat Berharfa Syariah Nasional (SBSN) atau Sukuk

BAB 6 RAHASIA BANK

Teori-teori Mengenai Rahasia Bank

Pengertian dan Ruang Lingkunp Rahasia Bank Sebelim Berlakunya UU No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Rahasia Bank Menurut UU No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

BAB 7 PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  NASAB  PENYIMPAN DANA

Perlindungan Tidak Langsung

Perlindungan Langsung

BAB 8 TINDAKAN PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

Pengertian Tindakan Pidana di Bidang Ekonomi

Tindakan Pidana di Bidang Perbantan Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No.10 Tahun 1998

Tindakan Pidana di Bidang Perbankan di Luar UU No.7 Tahun 1922 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No.10 Tahun 1998

Penanganan Penyimpangan di Bidang Perankan

BAB 9 PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK OLEH BANK INDONESIA

Pengaturan dan Pengawasan Bank Secara Umum

Tugas Pengaturan dan Pengawasan Bank Menurut UU No.23 Tahun 1999 jo. UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Serta UU No.7 Tahun 1992 jo.UU No.10 Tahun 1998

BAB 10 ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

Pengertian Arsitektur Perbankan Indonesia

Fungsi dan Tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia

Beberapa Alasan Mengenai Pentingnya Keberadaan Arsitektur PErbankan Indonesia

Enam Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia

Tantangan ke Depan

Program Kegiatan Arsitekrut Perbankan Indonesia

Tahap-tahap Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia

BAB 11 OTORITAS JASA KEUANGAN

Latar Belakang Pembentukan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan

Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Anggaran dan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan

Hubungan Internasional Otoritas JAsa Keuangan

Masa Trasnsisi Otoritas Jasa Keuangan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

-          UU RI No.3 th 2004 ttg Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 th 199 ttg Bank Indonesia

-          Penejlasan Atas UU RI No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 th 1999 tentang Bank Indonesia

-          UU RI No.21 Th 2011 ttg Otoritas Jasa Keuangan

-          Penjelasan atas UU RI No.21 Th 2011 ttg Otoritas Jasa Keuangan

TENTANG PENULIS 


KEMBALI KE HALAMAN AWAL