TOKO BUKU RAHMA

TOKO BUKU DISKON SEPANJANG MASA, DISKON s/d 50%
Sedia buku TK/ PAUD, SD, SMP/SMK, Soal-soal ujian, UAN, UASBN, SBMPTN, Evaluasi Ulangan Umum, Agama Islam, Umum, Perguruan Tinggi: Ekonomi, Akuntansi, manajemen, pajak, hukum, undang-undang, mipa, fisika, kimia, biologi, matematika, elektro, listrik, teknik industri, kimia, arsitektur, sipil, lingkungan, perawat, bidan, kedokteran, atlas, statistika, metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, pendidikan, penelitian tindakan kelas PTK, penelitian tindakan sekolah PTS, penulisan skripsi, tesis, disertasi, agama, syariah, proses belajar mengajar, komunikasi, jurnalistik, komputer, dll.

KONTAK

HP/WA 0856 0196 7147
email tokobukuantik@gmail.com

Mengingat kapasitas Blog terbatas dan saat ini blog sudah mulai penuh, maka untuk buku-buku baru silahkan lihat di web TB. RAHMA yang baru :
www.tokobukurahma.com

Rabu, 21 Mei 2014

PERADILAN KONSTITUSI DI 10 NEGARA


Judul : PERADILAN KONSTITUSI DI 10 NEGARA
Pengarang : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H
Penerbit : Sinar Grafika
Cetakan Ke : Cet. 1
Tahun Terbit : 2011
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 352 hlm
Kertas Isi : HVS
Cover : Soft
Ukuran : 16 x 24 cm
Berat : 300 gram
Kondisi : Baru
Harga :  Rp       90,000 diskon 20 %
Bayar :  Rp     72.000 
Stock : 1






PERADILAN KONSTITUSI DI 10 NEGARA
Pengarang: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H
Penerbit: Sinar Garfika

DAFTAR ISI

BAB 1 MAHMAKAH KONSTITUSI AUSTRIA
Sejarah ketatanegaraan
Warisan kontitusi 1867
Komposisi mahkamah konstitusi
Constitutional review
Kekuasaan mahmakah konstitusi
Preventive review
Uji konstitusionalitas UU
Uji legilitas peraturan pemerintah
Dikotomi putusan
Uji formal konstitusi
Kewenangan khusus administratif
Gugatan perorangan
Penyerahan perkara dari peradilan umum
Penangan perkara

BAB 2 MAHKAMAH KONSTITUSI NEGARA FEDERAL JERMAN
Sejarah ketatanegaraan
Organisasi mahkamah konstitusi federal jerman
Kompetensi mahkamah konstitusi federal  jerman
Perselisihan konstitusional
Pengendalian norma abstrak
Pengendalian norma konkret
Gugatan perorangan

BAB 3 MAHKAMAH KONSTITUSI ITALIA
Pembentukan mahkamah konstitusi
Organisasi dan mekanisme pengangkatan hakim
Kewenangan mahkamah konstitusi italia
Abstract review
Concrete review
Putusan interpretatif
Rapporteur perkara

BAB 4 COUNCIL OF GRAND JUSTICE TAIWAN
Formasi council of grand justices
Kewenangan council of grand justices
Pengujian konstitusi oleh council justices
Sengkea antar lembaga negara
Hubungan council dan supreme court

BAB 5 DEWAN KONSTITUSI PRANCIS
Hierarki norma hukum dan pelaksanaan constitusional review
Dewan konstitusi di barah konstitusi republik kelima
Komposisi dan metode rekrutmen
Kewenangan dewan konstitusi
A priori abstract review
Mekanisme internal dalam menangani perkara
Gradasi konstitusionalitas

BAB 6 MAHKAMAH KONSTITUSI HUNGARIA
Pembentukan mahmakah konstitusi
Organisasi dan prosedur mahkamah konstitusional
Kewenangan mahkamah konstitusional
A posteriori review
Preventive review
Uji UU guna menyesuaikan dengan perjanjian internasional
Menentukan kelalaian tifak konstitusional dalam membentuk UU
Gugatan konstitusional
Interpretasi konstitusi

BAB 7 MAHKAMAH KONSTITUSIONAL FEDERASI RUSIA
Komite supervisi konstitusional
Pembentukan mahkamah konstitusional
Organisasi dan prosedur dalam mahkamah konstitusional
Kewenangan mahkamah konstitusional
Abstract review
Dikotomi putusan
Koreksi atas ketidakteliti putusan mahkamah
Gugatan perorangan
Hak untuk mengajukan permohonan interpretasi konstitusi

BAB 8 MAHKAMAH KONSTITUSIONAL KOREA SELATAN
Organisasi mahkamah konstitusional
Kewenangan mahkamah konstitusional
Gradasi putusan mahkamah konstitusional
Permohonan individual
Hubungan mahkamah konstitusional dan mahkamah agung
Perkara chun doo-hwan dan roh tae-woo
mahkamah konstitusional dan rule of law

BAB 9 MAHKAMAH KONSTITUSIONAL AFRIKA SELATAN
Mahkamah konstitusi di bawah konstitusi sementara
Konstitusi final
Organisasi mahkamah konstitusional
Kewenangan mahkamah konstitusional
Permohonan dari pengadilan umum selain mahkamah agung
Banding atas putusan
Sertifikasi konstitusi propinsi
Pengadulan konstitusional

BAB 10 MAHKAMAH KONSTITUSIONAL THAILAND
Pembentukan mahkamah konstitusional
Kewenangan mahkamah konstitusional
Kewenangan memutus konstitusional UU dan RUU organik
Menentukan konstitusionalitas sebelum UU organik
Memutus konstitusinalitas peraturan darurat sebelum ditetapkan oleh dewan kementerian
Memutus konstitusionalitas UU atau RUU organmik, seperti yang diusulkan kembali oleh dewan kementerian atau anggota house of representative
Memutus konstitusionalitas setelah RUU diundangkan
Mempertimbangkan dan memutus kualifikasi anggota house of representative, anggota senat, kementerian, komisi pemilihan umum dan setiap pejabat yang memangku jabatan politik terkait dengan laporan tentang harta kekayaannya
Mempertimbangkan usul pemberhentian anggota kabinet kementerian
Kewenangan mahkamah konstitusional dalam menimbang dan memutus perselisihan antarlembaga negara
Hak mengajukan petisi kepada mahkamah konstitusional
Gugatan konsitusional



Tidak ada komentar:

Posting Komentar