HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Judul	:	HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
Pengarang	:	Dr. H. Salim HS., S.H., M.S.
Penerbit	:	Sinar Grafika
Cetakan Ke	:	Cet. 2/ ed. 1
Tahun Terbit	:	2014
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	326 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	16 x 24 cm
Berat	:	400 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp       82,500	diskon 20 %
Bayar	:	Rp    66.000
Stock	:	1

HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Pengarang: Dr. H. Salim HS., S.H., M.S.

Penerbit: Sinar Grafika

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara

Karakteristik hukum hukum pertambangan mineral dan batubara

Asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara

Sumber-sumber hukum pertambangan mineral dan batubara

Hubungan antara pertambangan mineral dan batubara dengan hukum pajak, hukum kehutanan dan hukum agraria

BAB 3 KAJIAN YURIDIS TENTANG MINERAL DAN BATUBARA

Pengertian mineral dan batubara

Landasan filosofis, yuridis dan sosiologis pertambangan mineral dan batubara

Jenis-jenis mineral dan batubara

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara

Penguasaan negara atas mineral dan batubara

Kewenangan negara dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara

Dampak kegiatan pertambangan mineral dan batubara

BAB 4 WILAYAH PERTAMBANGAN

Pengertian wilayah pertambangan

Aspek hukum wilayah pertambangan

Perencanaan wilayah pertambangan

Kriteria dalam penetapan wilayah pertambangan

Pejabat yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan

BAB 5 IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

Pengertian izin pertambangan rakyat

Landasan hukum izin pertambangan rakyat

Jenis kegiatan pertambangan rakyat

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan IPR

Pejabat yang berwenang menerbitkan izin pertambangan rakyat

Prosedur dan syarat untuk memperoleh izin pertambangan rakyat

Luas wilayah izin pertambangan rakyat

Jangka waktu berlakunya izin pertambangan rakayat

Hak dan kewajiban pemegang izin pertambangan rakayat

Berakhirnya izin pertambangan rakyat

Analisis sosio-yuridis terhadap kegiatan penambangan rakyat

BAB 6 KAJIAN NORMATIF TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Pengertian izin usaha petambangan

Dasar hukum izin usaha pertambangan

Macam-macam izin usaha pertambangan

Yang berhak berwewenang menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara

Sistem pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)

Prosedur dan syarat-syarat pemberian izin usaha pertambangan

Substansi izin usaha pertambangan

Hak dan kewajiban pemegang izin  usaha pertambangan

Hubungan izin usaha pertambangan dengan hak atas tanah

Luas wilayah izin usaha pertambangan

Penciutan wilayah izin usaha pertambangan

Jangka waktu berlakunya izin usaha pertambangan

Perpanjangan berakhirnya izin usaha pertambangan

Penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan

Berakhirnya izin usaha pertambangan

BAB 7 IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

Pengertian izin usaha pertambangan khusus

Dasar hukum izin usaha pertambangan khusus

Jenis-jenis izin usaha pertambangan khusus

Pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan khusus

Yang dapat mengajukan permohonan IUPK

Tahapan pemberian WIUPK

Prosedur dan syarat-syarat pemberian izin usaha pertambangan khusus

Substansi izin usaha pertambangan khusus

Luas wilayah izin usaha pertambangan khusus

Hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan khusus

Jangka waktu berlakunya izin usaha pertambangan khusus

Penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan khusus

Berakhirnya izin usaha pertambangan khusus

Hubungan izin usaha pertambangan khusus dengan hak atas tanah

Penciutan wilayah izin usaha pertambangan khusus

BAB 8 SISTEM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DI NEGARA LAIN

Philipina

Ghana

Kanada

BAB 9 KAJIAN EMPIRIS TERHADAP SENGKETA DI BIDANG PERTAMBANGAN

Istilah dan pengertian sengketa tambang

Teori-teori yang menganalisis tentang faktor penyebab terjadinya sengketa di bidang pertambangan

Macam-macam sengketa di bidang pertambangan

Sengketa antara indigeneos people dengan perusahaan tambang

Sengketa pencemaran lingkungan

Sengketa hak atas tanah

Sengketa divestasi saham

Sengketa program

Model penyelesaian sengketa di bidang pertambangan

BAB 10 SANKSI ADMINISTRATIF DALAM BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pengertian sanksi administratif

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif

Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dijatuhkan sanksi administratif

Pelanggaran oleh pemegang IUP

Pelanggaran oleh pemegang IPR

Pelanggaran oleh pemegang IUPK

BAB 11 SANKSI PIDANA DALAM BIDANG PERTAMBANGAN

Pengertian sanksi pidana dalam bidang pertambangan

Jenis-jenis tindak pidana dalam bidang pertambangan

Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dalam bidang pertambangan

Subjek pidana dalam tindak pidana pertambangan

Subjek pidana yang dapat dijatuhkan pada orang perorangan

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pengurus dan badan hukum

KEMBALI KE HALAMAN AWAL