| Judul | : | AKUNTANSI PEMERINTAHAN | |
| Pengarang | : | Dr. Rachmat, M.Si | |
| Penerbit | : | Pustaka Setia | |
| Cetakan Ke | : | Cet. 1 | |
| Tahun Terbit | : | 2010 | |
| Bahasa | : | Indonesia | |
| Jumlah Halaman | : | 351 hlm | |
| Kertas Isi | : | HVS | |
| Cover | : | Soft | |
| Ukuran | : | 16 x 24 cm | |
| Berat | : | 400 gram | |
| Kondisi | : | Baru | |
| Harga | : | Rp 45,000 | diskon 20 % |
| Bayar | : | Rp 36,000 | |
| Stock | : | 1 | |
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Pengarang: Dr. Rachmat, M.Si
Penerbit: Pustaka Setia
DAFTAR ISI
BAB 1 KONSEP DASAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
Sejarah akuntansi
Pengertian akuntansi pemerintahan
Dasar hukum akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual dan tujuan akuntansi pemerintahan di
indonesia
Bidang-bidang akuntansi
Keuddukan akuntansi pemerintahan
Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk-bentuk akuntansi
pemerintahan
BAB 2 LINGKUP AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Persyaratan akuntansi pemerintahan
Karakteristik akuntansi pemerintahan dan bentuk organisasi
nonprofit
Ruang lingkup akuntansi pemerintahan
Persamaan dan perbedaan antara akuntansi pemerintahan dan
akuntansi perusahaan
BAB 3 KONSEP DASAR KEUANGAN
PEMERINTAHAN
Pengertian keuangan pemerintahan
Ruang lingkup keuangan pemerintah
Dasar hukum keuangan pemerintah
Pertanggungjawaban keuangan pemerintah
Pengelolaan keuangan pemerintah
Hubungan pemerintah dengan keuangan pemerintah
Pengawasan keuangan pemerintah
BAB 4 PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
Perencanaan dan pengawasan budgeder
Dana dan kelompok rekening
Ketaatan terhadap ketentuan hukum
Rekening-rekening dana
Aktiva tetap dan depresiasi
Dasar akunatsi terminologi dan klasifikasi rekening
Persamaan akuntansi untuk dana belanja dan dana bukan
belanja
BAB 5 SISTEM PEMBUKUAN KEUANGAN
PEMERINTAH
Buku kas umum
Buku bank dan buku giro pos
Sistem pembukuan dana umum
Sistem pembukuan dana khusus
BAB 6 SIKLUS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
Pengertian anggaran negara
Kedudukan APBN
Unsur-unsur anggaran negara
Fungsi anggaran negara RI
Dasar-dasar anggaran pemerintah
Kebijaksanaan dasar APBN
Kegiatan anggaran negara
Bentuk dan komposisi pokok APBN
Perubahan anggaran negara
Pergeseran anggaran negara
Sifat hukum anggaran negara
BAB 7 PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN
DAN PENGESAHAN APBN
Dasar penyusunan
Cara-cara membuat APBN
Kegiatan pokok penyusunan rancangan APBN
Rancangan UU APBN
Instansi-instansi terkait dalam penyusunan RAPBN
Pengesahan rancangan UU APBN
BAB 8 PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Dasar hukum pelaksanaan anggaran
Para pejabat dan petugas pelaksanaan APBN
Tahun anggaran
Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
Tambahan dan perubahan atas anggaranm pendapatan dan belanja
negara serta perubahan/ pergeseran atas DIP dan DIK
BAB 9 SUMBER-SUMBER PEMASUKAN
KEUANGAN PEMERINTAH
Sistem perpajakan dan politik pajak
Pergeseran beban pajak
Kesejahteraan pajak
Sumber-sumber penerimaan pemerintah
Distribusi beban pemerintah
BAB 10 PRINSIP-PRINSIP PENGELUARAN
KEUANGAN PEMERINTAH
Peningkatan pengeluaran pemerintah
Efisiensi pengeluaran negara
Penyebab pertumbuhan pengeluaran
Teori perkembangan pengeluaran negara
Klasifikasi pengeluaran pemerintah
Pertumbuhan pengeluaran negara
Kebijakan subsidi
BAB 11 PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN
KEUANGAN PEMERINTAH
Pengelolaan keuangan pemerintah
Pengelolaan investasi
Pengelolaan barang milik pemerintah
Pengelolaan keuangan pemerintah
Pengelolaan uang persediaan
Pengelolaan piutang dan utang pemerintah
BAB 12 PROSES PEMERIKSAAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN
Dasar pemeriksanaan
Pelaksanaan pemeriksanaan
Jenis pemeriksanaan
Tanggung jawab pemeriksa
Dasar hukum badan pemeriksa keuangan
Tindak lanjut hasil pemeriksaan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar