IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN UMUM

Judul	:	IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN UMUM
Pengarang	:	Adrian Sutedi, S.H., M.H
Penerbit	:	Sinar Grafika
Cetakan Ke	:	Cet. 2
Tahun Terbit	:	2008
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	458 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	16 x 24 cm
Berat	:	500 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp     112,000	diskon 20 %
Bayar	:	Rp     89.600
Stock	:	1

IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN UMUM

Pengarang: Adrian Sutedi, S.H., M.H

Penerbit: Sinar Grafika

DAFTAR ISI

BAB 1 PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN UMUM PADA MASA KOLONIAL DAN SETELAH MASA KEMERDEKAAN

Benturan kepentingan umum antara kebijakan hukum dan politik pertanahan pada masa pemerintahan Belanda

Penerapan kepentingan umum dalam kebijakan pertanahan pada masa pemerintahan jepang

Revolusi kebijakan hukum pertahanan dalam rangka kesejahteraan rakyat pada masa setelah kemerdekaan

BAB 2 PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN UMUM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK  AGRARIA

Urgensi kepentingan umum

Bentuk, sifat dan hakikat kepentingan umum

Karakteristik kepentingan umum

Konsepsi kepentingan umum dalam UUPA belum tercermin secara rinci dalam berbagai peraturan perundnag-undangan lainnya

Pandangan masyarakat mengenai kepentingan umum

Keracunan pemahaman kepentingan umum dalam pencabutan hak atas tanah dan pemberian ganti kerugiannya

Beberapa perkara pencabutan hak atas tanah yang melanggar hukum

Pengalaman beberapa negara mengenai pencabutan hak atas tanah

Implementasi peraturan perundnag-undangan pembebasan tanah tidak menjamin hak-hak masyarakat

Beberapa pembiasaan makna kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan menurut keppres nomor 25 tahun 1993

Makna kepentingan umum dalam perpres no 65 tahun 2006

Undang-undnag perolehan tanah untuk kegiatan pembangunan harus dibentuk

BAB 3 PENYIMPANGAN PRINSIP KEPENTINGAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK

Proyek-proyek yang menyebabkan pemindahan penduduk secara terpaksa dan dampaknyapilihan penduduk di antara migrasi secara sukarela atau pemukiman secara terpaksa akibat pembangunan mega proyek oleh pemerintahan

Kebijaksanaan pencegahan pemukiman kemnbali secara terpaksa

Kebijakan pemukiman kembali di beberapa negara

Pengambilan tanah melalui penggusuran bertentangan dengan tujuan undang-undang pokok agraria

Kebutuhan mendesak pembaruan hukum pengadaan tanah

BAB 4 BEBERAPA KASUS PENGADAAN TANAH DAN PENCABITAN HAK ATAS TANAH DI DKI JAKARTA

Penyimpanangan pengambilan tanah partikelir untuk kepentingan negara

Analisis beberapa kasus pencabutan hak atas tanah dan ganti kerugian

Analisis beberapa kasusu pembebasan tanah dalam peremajaan wilayah

Model pembebasan tanah dan penyelesaian masalahnya dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Perspektif tata ruang DKI jakarta terhadap peruntukan penggunaan tanah untuk kepentingan umum

Konsolidasi tanah di DKI jakarta sebagai suatu alternatif penyediaan tanah untuk pembangunan sarana umum, fasilitas umum dan ulititas umum

Permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan konsolidasi tanah dan alternatif penyelesaiannya

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Saran

KEMBALI KE HALAMAN AWAL