TOKO BUKU RAHMA

TOKO BUKU DISKON SEPANJANG MASA, DISKON s/d 50%
Sedia buku TK/ PAUD, SD, SMP/SMK, Soal-soal ujian, UAN, UASBN, SBMPTN, Evaluasi Ulangan Umum, Agama Islam, Umum, Perguruan Tinggi: Ekonomi, Akuntansi, manajemen, pajak, hukum, undang-undang, mipa, fisika, kimia, biologi, matematika, elektro, listrik, teknik industri, kimia, arsitektur, sipil, lingkungan, perawat, bidan, kedokteran, atlas, statistika, metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, pendidikan, penelitian tindakan kelas PTK, penelitian tindakan sekolah PTS, penulisan skripsi, tesis, disertasi, agama, syariah, proses belajar mengajar, komunikasi, jurnalistik, komputer, dll.

KONTAK

YESSI :HP/WA 085725363887; PIN BB : 51B6B8F2
email tokobukuantik@gmail.com

Mengingat kapasitas Blog terbatas dan saat ini blog sudah mulai penuh, maka untuk buku-buku baru silahkan lihat di web TB. RAHMA yang baru :
www.tokobukurahma.com

Rabu, 21 Januari 2015

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PSK UU RI NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Judul Buku : AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PSK UU RI NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Pengarang :
Penerbit : Sinar Grafika
Cetakan  :  Ke-1
Tahun Terbit : 2014
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 250 hlm
Kertas Isi : HVS
Cover : Soft
Ukuran : 11 x 21 cm
Berat : 400 gram
Kondisi : Baru
Harga :  Rp       32,000 diskon 15%
Bayar :  Rp       27,200
Stock : 1


AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PSK UU RI NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Pengarang: -
Penerbit: Sinar Grafika

DAFTAR ISI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban           
Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban       
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban      
BAB III Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  
BAB IV Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan         
BAB V Ketentuan Pidana
BAB VI Ketentuan Peralihan
BAB VII Ketentuan Penutup
Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian
Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban       
Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 5 Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap, Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Investigasi
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendampingan Saksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik







Tidak ada komentar:

Posting Komentar