MILITER DALAM PARLEMEN 1960-2004 SERI KAJIAN SOSIOLOGI MILITER

Judul Buku	:	MILITER DALAM PARLEMEN 1960-2004 SERI KAJIAN SOSIOLOGI MILITER
Pengarang	:	Syamsul Maarif
Penerbit	:	Prenada
Cetakan	:	Ke-1
Tahun Terbit	:	2012
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	550 hlm
Kertas Isi	:	CD
Cover	:	Soft
Ukuran	:	13 x 20 cm
Berat	:	700 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp     150,000	diskon 15%
Bayar	:	Rp     127,500
Stock	:	1

MILITER DALAM PARLEMEN 1960-2004 SERI KAJIAN SOSIOLOGI MILITER

Pengarang: Saymasul Maarif

Penerbit: Prenada

DAFTAR ISI

BAB I PERAN POLITIK MILITER INDONESIA DALAM PARLEMEN SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS           

1.1. Peran Politik Militer Indonesia dan Keberadaannya di Parlemen          

1.1.1. Militer pada periode 1945-1952          

1.1.2. Militer pada periode 1952-1960          

1.1.3. Militer pada periode 1960-Orde Baru

1.1.4. Militer pada periode Transisi 1998      

1.2. Kiprah Fraksi TNI-Polri Dalam Parlemen           

1.3. Dinamika Hubungan Sipil-Militer di Era Reformasi      

1.4. Reformasi Menuju TNI Profesional dan Prospeknya ke Depan

BAB 2 KEHADIRAN FRAKSI ABRI DI DALAM PARLEMEN           

2.1 Latar Belakang Hadirnya Fraksi ABRI   

2.2. Fraksi ABRI dalam Perjalanannya         

2.2.1 Masa Perang Kemerdekaan (1945 -1949): Terbentuknya Pejuang Prajurit dan Prajurit Pejuang         

2.2.2 Masa Demokrasi Liberal (1945-1959): Peranan Politik ABRI, dari Kelompok Kepentingan Menjadi Golongan Fungsional      

2.2.3 Keterlibatan Militer Dalam Bidang Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal  

2.2.4 Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)         

2.2.4.1 F^larlemen dan Gagasan Presiden Soekarno   

2.2.4.2 Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Zaman Demokrasi Terpimpin (24 juni 1960-15 Nopember 1965)            

BAB 3 FRAKSI TNI-POLRI DI DPR/MPR RI      

3.1 Fraksi ABRI Periode 1960-1967

3.1.1 Masalah Irian Barat       

3.1.2 Masalah Konflik dengan Malaysia       

3.1.3 Peristiwa G-30-S/PKI   

3.1.4 Supersemar, Pembubaran PKI, dan Pemberhentian Presiden   

3.2 Fraksi ABRI Periode 1967-1971

3.3 Fraksi ABRI Periode 1971-1977

3.4 Fraksi ABRI Periode 1977-1982

3.4.1. Sikap Pemikiran Fraksi ABRI dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana     

3.4.2 Sikap Pemikiran Fraksi ABRI dalam Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang Pemilu         

3.4.3 Sikap Pemikiran Fraksi ABRI dalam RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981-1982   

3.5 Fraksi ABRI Periode 1982-1987

3.5.1 Sikap dan Pemikiran Fraksi ABRI dalam RUU Bidang Politik           

3.5.2 Sikap dan Pemikiran Fraksi ABRI dalam RUU Bidang Hukum         

3.6 Fraksi ABRI Periode 1987-1992

3.7 Fraksi ABRI Periode 1992-1997

3.8 Fraksi ABRI Periode 1997-1999

3.8.1 Fraksi ABRI dalam MPR RI    

3.8.2 Fraksi ABRI di DPR RI           

3.8.3 Fraksi TNI-Polri dalam Sidang Istimewa MPR RI Tahun 1998          

3.8.4 Fraksi TNI-Polri dalam Sidang Umum MPR RI Tahun 1999  

3.9 Fraksi TNI-Polri Periode 1999-2004       

3.9.1 Masa Pemerintahan Presiders KH. Abdurrahman Wahid        

3.9.2 Masa Pemerintahan Presiders Megawati Soekarno Putri          

3.10 Kebijakan Pimpinan TNI dan Polri pada Akhir Pengabdian di Lembaga Legislatif

BAB 4 FRAKSI ABRI (TNI-POLRI) DALAM PERSIDANGAN DPR/MPR RI (PEMANDANGAN UMUM, PENDAPAT AKHIR, DAN PRODUK)     

4.1 Fraksi ABRI Periode 1960-1967

4.1.1 RUU tentang Ketentuan Pokok Agraria          

4.1.2 RUU tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat      

4.1.3 RUU tentang Perjanjian Internasional Pengiriman Berita Jarak Jauh   

4.2 Fraksi ABRI Periode 1967-1970

4.2.1 RUU tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang         

4.2.2 RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan     

4.2.3 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4.3 Fraksi ABRI Periode 1971-1977 

4.3.1 RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi         

4.3.2 RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)       

4.3.3 RUU tentang Perkawinan         

4.4 Fraksi ABRI Periode 1977-1982 

4.4.1 RUU tentang Hukum Acara Pidana (HAP)     

4.4.2 RUU tentang Perubahan UU Pemilu    

4.4.3 RUU tentang APBN Tahun Anggaran 1981-1982      

4.5 Fraksi ABRI Periode 1982-1987 

4.5.1 RUU Bidang Politik     

4.5.2. RUU Bidang Hukum   

4.5.2.1 RUU tentang Susunan, Kekuasaan, dan Acara Mahkamah Agung Berta RUU tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum

4.5.2.2 RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara  

4.5.2.3 RUU tentang Kejaksaan        

4.6 Fraksi ABRI Periode 1987-1992

4.6.1 RUU tentang Sistem Pendidikan         

4.6.2 RUU tentang Perbankan           

4.6.3 RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan RUU tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia    

4.7 Fraksi ABRI Periode 1992-1997 

4.7.1 RUU Tentang Penataan Ruang            

4.7.2 RUU Tentang Perkoperasian    

4.7.3 RUU Tentang Perseroan Terbatas        

4.7.4 RUU tentang Pasar Modal, Kepabeanan, dan Cukai   

4.7.5 RUU tentang Lembaga Pemasyarakatan          

4.7.6 Sikap dan Pemikiran Fraksi ABRI       

4.8 Fraksi ABRI Periode 1997-1999

4.8.1 RUU Tentang Pemerintah Daerah        

4.8.2 RUU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  

4.9 Fraksi TNI-Polri Periode 1999-2004       

4.9.1 Masa Pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid        

4.9.1.1 RUU tentang Hak Asasi Manusia (HAM)    
4.9.1.2 RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia           

4.9.1.3 RUU tentang Pertahanan Negara      

4.9.1.4 Interupsi Fraksi PDIP (Permadi,S.H.)           

4.9.1.5. Sidang Istimewa (SI) MPR Tahun 2001      

4.9.2 Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri          

4.9.2.1 RUU tentang Partai Politik    

4.9.2.2 RUU tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten           

4.9.2.3 RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden          

4.9.2.4 RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional   

4.9.2.5 RUU Penetapan Perubahan Perpu R1 Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Anti Terorisme dan RUU penetapan Perpu RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Terorisme Peledakar Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002    

4.9.2.6 RUU tentang Tentara Nasional Indonesia     

BAB 5 FRAKSI ABRI (TNI-POLRI): PRO DAN KONTRA       

5.1 Rekrutmen Anggota. Fraksi ABRI (TNI-Polri)   

5.2 Dinamika Fraksi ABRI (TNI-Polri) Dalam Parlemen      

5.3 Komunikasi Fraksi ABRI (TNI-Polri) di Dalam dan di Luar Parlemen  

5.4 Fraksi ABRI (TNI-Polri) Perpanjangan Tangan Pimpinan TNI dan Polri           

5.5 Pro Kontra Berakhirnya Militer Dalam Parlemen            

5.6 TNI Bagian Dari Rakyat  

5.7 Pro Kontra Militer Keluar Dari Parlemen

KEMBALI KE HALAMAN AWAL