MENCARI BENTUK OTONOMI DAERAH

Judul	:	MENCARI BENTUK OTONOMI DAERAH
Pengarang	:	Dr. J. Kaloh
Penerbit	:	Rineka Cipta
Cetakan Ke	:	Cet. 2
Tahun Terbit	:	2007
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	315 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	14 x 21 cm
Berat	:	300 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp       60,000	diskon 20 %
Bayar	:	Rp       48,000
Stock	:	1

MENCARI BENTUK OTONOMI DAERAH

Pengarang: Dr. J. Kaloh

Penerbit: Rineka Cipta

DAFTAR ISI

BAB 1PENDAHULUAN

Umum

Otonomi daerah dalam perspektif historis pendiri Negara

Kebangkitan daerah

Alur piker manajemen pemerintahan daerah

BAB 2 KONDISI POLITIK DAN OTONOMI DAERAH SEBELUM ERA REFORMASI

Umum

Dimensi politik nasional

Dimensi pemerintahan daerah dan otonomi daerah di bawah UU no. 5 tahun 1974

BAB 3 PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGIS TERHADAP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Pengruh globalisasi terhadap otonomi daerah

Pengaruh perkembangan iptek terhadap otonomi daerah

Pemerintahan daerah di tengah perkembangan dunia dalam persektif internasional dan kecenderungan global

BAB 4 OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dimulainya reformasi otonomi daerah

Undang-undang pertama otonomi daerah di era reformasi

otonomi daerah sebagai paradigm baru

BAB 5 OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH: SEBUAH PENYEMPURNAAN

Filosofi UU no. 32 tahun 2004

Memaknai perubahan

Paradigm perubahan

Penguatan demokrasi lokal

BAB 6 BANDUL PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintahan di daerah dalam era UU no. 5 tahun 1974

Euphoria otonomi diawali lahirnya UU no. 22 tahun 1999

Mengkritisi UU no. 22 tahun 1999

Pemerintahan daerah di era UU no. 32 tahun 2004

Mengkritisi UU no. 32 tahun 2004

BAB 7 PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBINAAN WILAYAH DALAM OTONOMI DAERAH

Pemerintahan umum

Pembinaan wilayah

Pentingnya pembinaan wilayah

Pola pembinaan wilayah

Tugas dan fungsi pembinaan wilayah

Pejabat Pembina wilayah

BAB 8 EKSISTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH

Kondisi aparatur sebelum era otonomi daerah

Urgensi dan problematika reformasi birokrasi

Pengembangan sumber daya aparatur di era otonomi daerah

otonomi daerah sama dengan tanggung jawab aparatrterhadap penanggulangan kemiskinan

BAB 9 HUBUNGAN FUNGSIONAL EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI ERA OTONOMI LUAS

Penyelenggaraan pemerintahan

Tiga pola hubungan

Mengembangkan pola hubungan yang kondusif

BAB 10 MEMBANGUN KERJA SAMA TIM SERTA KONVERGENS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pentingnya koordinasi dan jaringan kerja

Makna koordinasi dan jaringan kerja

Pentingnya negosiasi dan kolaborasi

Permasalahan kronis dalam organisasi pemerintahan

Divergensi merupakan suatu keharusan

Kepemimpinan

Visi dan misi organisasi

Kejelasan tupoksi dan akuntabilitas

Membangun model mental

Membangun konversasi dan dialog

BAB 11 PENUTUP

KEMBALI KE HALAMAN AWAL