| Judul | : | UNDANG-UNDANG AGRARIA | |
| Pengarang | : | ||
| Penerbit | : | Sinar Grafika | |
| Cetakan Ke | : | Cet. 8 | |
| Tahun Terbit | : | 2014 | |
| Bahasa | : | Indonesia | |
| Jumlah Halaman | : | 409 hlm | |
| Kertas Isi | : | HVS | |
| Cover | : | Soft | |
| Ukuran | : | 14 x 21 cm | |
| Berat | : | 400 gram | |
| Kondisi | : | Baru | |
| Harga | : | Rp 72,000 | diskon 15 % |
| Bayar | : | Rp 61.200 | |
| Stock | : | 1 | |
UNDANG-UNDANG AGRARIA
Pengarang:
Penerbit: Sinar Grafika
DAFTAR ISI
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tabun 1996
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang
Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996
tentanc, Pembayaran Pajak Penghasilan tentang Atas Penghasilan dari Persewaan
Tanah dan/atau Bangunan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tabun 1994 Tanggal
2 Maret 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Tabun Berjalan Atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah atau Tanah dan Bangunan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tabun 1994
Tanggal 18 Maret 1994 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena
Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1994
tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas
Tanah din/ atau Bangunan
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta
Pemberian Hak Tanggungan Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertifikat Hak
Tanggungan
9. Peraturan Menteri Negara. Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit Tertentu
10. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor I 10– 1039 Tanggal 18 April 1996 tentang Penyampaian Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1996 (Undang-undang Hak Tanggungan) dan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1996
11. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam
Rangka Penanaman Modal
12. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 500-3827 Tanggal 12 Desember 1994 tentang Keputusan Menteri
Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah
bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal
13. Peraturan Menteri Negara. Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiders Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Urnuin
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/1994
Tanggal 19 Maret 1994 tentang Penggunaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Bagian Pemerintah Pusat
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
196/KMK.04/1994 Tanggal 1 Juni 1994 tentang Perubahan alas Lampiran III (Tiga),
IV (Empat), V (Lima), VI (Enam) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.04/
1993 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai
Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
16. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Blaya. dalam Rangka
Pemberian Sertifikat Hak Tanah yang Berasal dari Pemberian Hak Atas Tanah
Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang
Menjadi Objek Proyek Operasi Nasional Agraria.
17. Instruksi Menteri Negara. Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1994 Tanggal 18 Maret 1994 tentang Larangan Penerimaan Kuasa
untuk Pengurusan Permohonan di Biding Pertanahan
18. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nome 10 Tahun 1994 tentang Penetapan Besarnya Uang Pengganti Biaya Cetak
Blangko Sertifikat dan Tata Cara Pengelolaannya
19. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 410 — 1850 Tanggal 15 Juni 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah
Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Nonpertanian
20. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 410-1851 Tanggal 15 Juni 1994 tentang, Pencegahan Pengurangan
Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Nonpertanian Melalui Penyusupan
RTR
21. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 460-3346 Tanggal 31 Oktober 1994 tentang Perubahan Penggunaan
Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Nonpertanian
22. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua
Bappenas Nomor: 5334/MK/9/1994 Tanggal 29 September 1994 tentang Perubahan
Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan tanah Nonpertanian
23. Surat Menteri Negara. Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua
Bappenas Nomor:5335/MK/9/1994 Tanggal 29 September 1994 tentang Penyusunan RT.
RW Dati II
24. Surat Menteri Negara. Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua
Bappenas Nomor: 5417/MK/10/1994 Tanggal 4 Oktober 1994 tentang Efisiensi
Pemanfaatan Lahan bagi Pembangunan Perumahan
25. Peraturan Menteri Negara, Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematik di
Daerah Uji Coba
26. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya dalam Rangka
Pemberian Sertifikat Hak Tanah yang Berasal dari Pemberian Hak Tanah Atas Tanah
Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang
Menjadi Objek Proyek Operasi Nasional Agraria
27. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan
28. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 600-1702 Tanggal 1 Juni 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembayaran PPh Pengalihan Hak Atas Tanah
29. Surat Edaran Menteri Negara. Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 600-913 Tanggal 26 Maret 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pph Pengalihan Hak Atas Tanah
30. Surat Edaran Deputi Bidang Umum Badan Pertanahan Nasional Nomor
600-951 Tanggal 30 Maret 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 1994 tentang Pembayaran PPh Pengalihan Hak Tanah
31. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.04/ PJ.33/1994
Tanggal 10 Mei 1994 tentang Pembayaran PPh dalam Tahun Berjalan Atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah atau Tanah dan Bangunan
32. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/ PJ.6/1994
Tanggal 20 Juni 1994 tentang Keterangan NJOP PBB untuk Keperluan Pembayaran PPh
Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah atau Tanah dan Bangunan
33. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/ PJ.31/1994
Tanggal 10 Agustus 1994 tentang Penegasan tentang Pembayaran PPh Pasal 25 Atas
Transaksi Pengalihan Tanah dan atau Bangunan
34. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Negara Nasional
Nomor 700-818 Tanggal 18 Maret 1994 tentang Instruksi tentang Larangan
Penerimaan Kuasa Pengurusan Permohonan di Bidang Pertanahan
35. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 630.1-912 Tanggal 26 Maret 1994 tentang Petunjuk Pembuatan Akta Pemindahan
Hak Serta Penerbitan Sertifikatnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar