PERPAJAKAN INDONESIA EDISI 11 BUKU 1

Judul	:	PERPAJAKAN INDONESIA EDISI 11 BUKU 1
Pengarang	:	Waluyo
Penerbit	:	Salemba Empat
Cetakan	:	Ed. 11
Tahun Terbit	:	2014
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	496 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	19 x 26 cm
Berat	:	600 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp     109,900diskon 15%	diskon 15%
Bayar	:	Rp       93,415
Stock	:	1

PERPAJAKAN INDONESIA EDISI 11 BUKU 1

Pengarang: Waluyo

Penerbit: Salemba Empat

DAFTAR ISI

BAGIAN 1 PERPAJAKAN UMUM

BAB 1 PENGANTAR PERPAJAKAN

Pendahuluan

Pengertian pajak

Tinjauan pajak dari berbagai aspek

Fungsi pajak

Perbedaan pajak dan jenis pungutan lainnya

Pengertian dan kedudukan hukum pajak

Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata

Hubungan hukum pajak dengan hukum pidana

Penafsiran dalam hukum pajak

Hukum pajak formal dan hukum pajak materiil

Pembagian pajak menurut golongan, sifat dan pemungutannya

Perlawanan terhadap pajak

Asas-asas pemungutan pajak

Cara pemungutan pajak

Tarif pajak

Hapusnya utang pajak

BAGIAN 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

BAB 2 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pendahuluan

Pengertian-pengertian dalam ketentuan umum

Tahun pajak

Nomor pajak wajib pajak

Pemberian nomor pajak wajib pajak secara jabatan

Kewajiban mendaftarkan diri dari pelaporan kegiatan usaha

Pengukuhan dan pencabutan diri dan pelaporan kegiatan usaha

Pengukuhan dan pencabutan sebagai pengusaha kena pajak

Sanksi

Pengertian surat pemberitahuan

Fungsi surat pemberitahuan

Bentuk, isi dan keterangan dan atau dokumen sebagai lampiran SPT

Penyampaian surat pemberitahuan

Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan

Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT pajak penghasilan

Penyampaian SPT bagi wajib pajak yang menyelenggerakan pembukuan dengan bahasa inggris dan mata uang dolar

Penyampaian SPT secara elektronik

Sarana, batas waktu, pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang

Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan laporan pada hari libur

Pembetulan SPT

Sanksi administrasi dan sanksi pidana terkait SPT dan NPWP

Tempat pelayanan terpadu

BAB 3 KETETAPAN PAJAK

Pendahuluan

Surat ketetapan pajak

Surat ketetapan pajak kurang bayar

Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan

Surat ketetapan pajak nihil

Surat ketetapan pajak lebih bayar

BAB 4 KEWAJIBAN PEMBUKUAN/ PENCATATAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Kewajiban pembukuan

Kewajiban pencatatan

Kerahasiaan pembukuan dan pencatatan serta saksi

Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah

Penyelenggaraan pembukuan

Persyaratan administratif penyelenggaraan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang asing

Kewajiban perpajakan

Konversi satuan mata uang dolar

Pemeriksaan pajak

Beberapa istilah dalam pemeriksaan pajak

Tujuan pemeriksaan pajak

Ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan pajak

Jangka waktu pemeriksaan

Standar pemeriksaan

Kerja kerja pemeriksaan pajak

Kewajiban pemeriksa pajak

Kewenangan pemeriksa pajak

Hak wajib pajak dalam pemeriksaan

Kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan

Pemberitahuan hasil pemeriksaan

Pemeriksaan untuk tujuan lain

BAB 5 KEBERATAN, BANDING DAN IMBALAN BUNGA

Keberatan

Persaiapan dan saat pengajuan surat keberatan

Pencabutan pengajuan keberatan

Pelunasan pajak yang masih harus dibayar

Proses penyelesaian keberatan

Sanksi dalam keberatan wajib pajak

Pembuktian ketidak beratan ketetapan pajak

Banding

Imbalan bunga

BAB 6 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Pejabat penagihan pajak

Juru sita pajak dan tindakan pencegakan

Jadwal pelaksanaan penagihan pajak

Penagihan pajak dengan surat paksa

Surat penagihan seketika dan sekaligus

Penyitaan dan lelang

Pencegahan dan penyanderaan

Hak mendahulu

BAGIAN 3 PAJAK PENGHASILAN

BAB 7 PAJAK PENGHASILAN

Subjek pajak

Kewajiban pajak subjektif

Cara menghitung pajak

Saat pelunasan pajak penghasilan

Sanksi pidana

Objek pajak

Pengurangan penghasilan

Peraturan pemerintah tentang perhitungan penghasilan kena pajak

Bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan dikecualikan dari objek PPh

BAB 8 PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan

Usaha asuransi

Lembaga penjamin simpanan

Usaha pertambangan

Usaha kehutanan

Usaha pengelolaan limbah industri

BAB 9 PENILAIAN HARTA SAAT PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DAN PENILAIAN PERSEDIAAN

Harta perolehan/ harta penjualan

Harga perolehan aset membangun sendiri

Harga perolehan sewa

Penilaian persediaan dan pemakaian persediaan

Penilaian persediaan bagi wajib pajak pedagang valuta asing

BAB 10 PENYUSUTAN ASET BERWUJUD

Penyusutan

Penyusutan pada akhir masa manfaat

Penyusutan pada akhir masa manfaat

Penarikan harta bukan bangunan

Pengelompokan harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan atas usaha jasa telekomunikasi seluler

Perhitungan penyusutan atas komputer, printer, scanner dan sejenisnya

Penghitungan enyusutan atas telepon seluler dan kendaraan persuahaan ketemntuan lain

Amortisasi

Ketentuan lain

BAB 11 PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP

Tujuan penilaian kembali

Wajib pajak yang dapat melakukan penilaian kembali

Aset tetap yang dapat dinilai kembali

Dasar penilaian kembali

Perhitungan PPh atas selisih penilaian kembali

Permohonan penilaian kembali

Dasar penyusutan aset tetap

Batas waktu pembayaran

Penyesuaian aturan dalam penilaian kembali aset tetap

BAB 12 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Ketentuan umum

Pemotong pajak

Pemotongan pajak

Tarif pajak penghasilan pasal 21 bagi wajib pajak yang memiliki NPWP

Tarif pajak penghasilan pasal 21 bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP

Subjek pajak PPh pasal 21

Kredit pajak bagi penerima penghasilan dan pelaporan dalam SPT

Objek pajak PPh pasal 21

Dasar pengenaan pajak atas pemotongan PPh pasal 21

Tata cara menghitung PPh pasal 21

BAB 13 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

Pendahuluan

Kewajiban pemotong PPh pasal 21

Ketentuan khusus

BAB 14 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pemungut pajak

Tarif pajak

Saat terutang dan pelunasan PPh pasal 22

Dikecualikan dari pemungutan pajak

Tata cara dan prosedur pemungutan PPh pasal 22 atasa penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor

BAB 15 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pemotong pajak

Saat terutangnya

Tarif dan objek pajak

Perlakuan pajak penghasilan berupa royalti dari  hasil karya sinematografi

Bukan objek pajak

Saat terutang, penyetoran dan pelaporan

BAB 16 PENGKREDITAN PAJAK LUAR NEGERI

Permohonan kredit pajak luar negeri

Perlakuan perpajakan dan penentuan sumber penghasilan

Penggabungan penghasilan

Penghitungan kredit pajak luar negeri wajib pajak badan

BAB 17 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Cara menghitung pajak penghasilan pasal 25

Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25

Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25

Penghitungan PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu

BAB 18 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Subjek pajak PPh pasal 26

Tarif, objek pajak dan sifat pengenannanya

Pemotongan pajak

Ketentuan pasal 26 sesuai UU no 36 tentang pajak penghasilan

BAB 19 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank indonesia

Hadiah undian

Pengalihan hak atas tanah atau bangunan

Pengertian dan objek pajak

BAB 20 PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PADA AKHIR TAHUN

Kredit pajak

Pajak yang terutang lebih besar daripada kredit pajak

Pajak terutang nihil

BAGIAN 4 PENGADILAN PAJAK

BAB 21 PENGADILAN PAJAK

Susunan pengadilan pajak

Pemberhentian ketua, wakil ketua dan hakim

Larangan bagi hakim

Panitera

Kekuasaan pengadilan pajak

Pemeriksaan sengketa pajak

Kuasa hukum

Banding

BAB 22 PENGAMPUNAN PAJAK

Pengertian, sejarah dan perkembangan pengampunan pajak

Pertimbangan dilakukannya pengampunan pajak

Lingkup pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi

Persyaratan wajib pajak untuk diberikan penghapusan sanksi akibat pembetulan SPT

KEMBALI KE HALAMAN AWAL