PERPAJAKAN EDISI REVISI

Judul	:	PERPAJAKAN EDISI REVISI
Pengarang	:	Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak.
Penerbit	:	Andi
ISBN	:	978-979-29-2750-4
Cetakan Ke	:	Edisi Revisi
Tahun Terbit	:	2013
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	xviii + 376
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	16 x  23 cm
Berat	:	500 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp. 77.000	discont  15%
Bayar	:	Rp. 65.450
Stock	:	Tersedia

DAFTAR ISI:

BAB 1. PENGANTAR PERPAJAKAN

Bagian 1. Dasar-dasar Perpajakan

Definisi dan Unsur pajak
Fungsi pajak
Syarat pemungutan pajak
Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak
Kedudukan hukum pajak
Hukum pajak materiil dan hukum pajak formil
Pengelompokan pajak
Tata cara pemungutan pajak
Timbul dan hapusnya uang pajak
Hambatan pemungutan pajak
Tarif pajak

Bagian 2. Pajak Negara dan Pajak daerah

Pajak Negara
Pajak daerah dan retribusi daerah
Dasar hukum
Pajak daerah
Jenis pajak dan objek pajak
Tarif pajak
Tata cara pemungutan pajak
Kedaluwarsa penagihan pajak
Retribusi daerah
Objek retribusi daerah
Subjek retribusi daerah
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah
Tata cara pemungutan retribusi
Pemanfaatan retribusi
Kedaluwarsa penagihan retribusi

BAB 2. KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Pendahuluan
Dasar hukum
Pengertian-pengertian
Tahun pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran Pajak
Surat Ketetapan Pajak
Keberatan dan Banding
Pembetulan, pengurangan, penghapusan, atau pembatalan
Daluwarsa penagihan pajak
Pemeriksaan
Penyidikan
Kewajiban dan Hak Wajib Pajak
Kewajiban Pembukuan/ Pencatatan
Sanksi Perpajakan
Sanksi Pidana
Sanksi Administrasi
Sanksi Pidana
CONTOH FORMULIR
Nomor Pokok Wajib Pajak
SPT Tahunan PPh WP Badan
SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi
SPTTahunan PPh WP Orang Pribadi (yang mempunyai penghasilan)
SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
SPT Masa PPN
Surat Setoran Pajak

BAB 3. PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Dasar HUkum
Pengertian-pengertian
Pejabat dan Jurusita pajak
Penagihan seketika dan sekaligus
Surat paksa
Penyitaan
Lelang
Pencegahan dan penyanderaan
Gugatan
Permohonan pembetulan atau penggantian
Ketentuan pidana

BAB 4. PAJAK PENGHASILAN

Bagian 1. Pajak Penghasilan Umum

Pendahuluan
Subjek Pajak dan Wajib Pajak
Kewajiban Pajak Subjektif
Tidak Termasuk Subjek Pajak
Objek Pajak
Tidak Termasuk Objek Pajak
Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Tarif Pajak
Cara Menghitung Pajak
Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final
Cara Melunasi Pajak

Bagian 2. Bentuk Usaha tetap

Objek Pajak Penghasilan BUT
Penentuan Laba BUT
Perlakuan Pajak atas Penghasilan Kena Pajak dari Suatu BUT yang Ditanamkan Kembali di Indonesia

Bagian 3. Penyusunan, Amortisasi, dan Revaluasi

Pendahuluan
Penyusutan
Metode dan Tarif Penyusutan
Saat Dimulainya Penyusutan
Contoh Penghitungan Penyusutan
Amortisasi
Metode dan Tarif Amortisasi
Contoh Perhitungan amortisasi
Amortisasi Berdasarkan Metode Satuan Produksi
Revaluasi (Penilaian Kembali Aktiva Tetap)

Bagian 4. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian
Pemotongan Pajak PPh Pasal 21
Wajib Pajak PPh Pasal 21
Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21
Objek Pajak PPh Pasal 21
Penghasilan yang Dikecualikan dan Pengenaan PPh Pasal 21
Biaya Jabatan dan Biaya Pensiuan
Tarif Pajak dan Penerapannya
Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Mempunyai NPWP
Saat Terutang
Cara Menghituang PPh Pasal 21
Contoh Perhitungan PPh Pasal 21

Bagian 5. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pengertian
Pemungut Pajak
Objek Pemungutan PPh Pasa 22
Cara menghitung PPh Pasal 22

Bagian 6. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pengertian
Pemotong PPh Pasal 23
Yang dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
Pengecualian Objek pemotongan PPh Pasal 23
Tarif pemotongan
Cara Menghitung PPh Pasal 23

Bagian 7. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pendahuluan
Penggabungan penghasilan
Batas Maksimum Kredit Pajak
Batas Maksimum Kredit Pajak untuk Setiap negara (Per Country Limitation)
Rugi Usaha di Luar negeri
Perubahan Besarnya Penghasilan di Luar Negeri
Cara Melaksanakan Kredit Pajak Luar Negeri

Bagian 8. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pendahuluan
Cara Menghitung Besarnya PPh Pasal 25
Beberapa Masalah/ Kasus untuk Menghitung Besarnya PPh Pasal 25
Hal-hal Tertentu untuk Penghitungan Besarnya Anggaran PPh Pasal 25
Angsuran PPh Pasal 25 Bagi WP Baru, Bank, BUMN, BUMD, dan WP Tertentu Lainnya

Bagian 9. Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Bertolak Ke Luar Negeri

Pendahuluan
Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri, yang Dikenakan Kewajiban Membayar Pajak penghasilan
Yang Tidak Dikenakan Kewajiban Membayar Pajak Penghasilan
Besarnya Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Bertolak Ke Luar Negeri
Perlakuan Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Bertolak Ke Luar Negeri Sebagai Kredit Pajak

Bagian 10. Pajak Penghasilan Pasal 26

Wajib Pajak PPh Pasal 26
Objek Pajak Penghasilan Pasal 26
Tarif Pajak dan Penerapannya
Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 26
Sifat Pemotongan
Pemotong Pajak

Bagian 11. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan Atas Bunga,  Sewa dan Imbalan Jasa Konsultan dan Jasa Konstruksi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PPh Pasal 4 ayat 2)
Pajak Penghasilan atyas penghasilan Berupa Deposito dan Tabungan, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga atau Diskonto Obligasi yang Dijual di Bursa Efek
Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Sewa tanah dan/ atas Bangunan
PPh Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Usaha Jasa Konstruksi
Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian
PPh Final atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa

BAB 5. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Pendahuluan
Dasar Hukum
Pengertian-pengertian
Basrang kena Pajak (BKP)
Jasa kena Pajak (JKP)
Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Penyerahan Barang Kena Pajak
Objek Pajak Pertambahan Nilai
Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
Dasar Pengenaan Pajak
tarif
Mekanisme Pengenaan PPn
Cara Menghitung PPn
Cara Menghitung PPn BM
Saat terutang Pajak
Tempat Terutang Pajak
Faktur Pajak
Mekanisme Kredit Pajak
Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
Penyerahan Kepada Pemungut PPn
PPn atas Kegiatan Membangun Sendiri

BAB 6. BEA METERAI

Dasar Hukum
Sebab-sebab Dikeluarkannya UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai
Prinsip Umum Pemungutan atau Pengenaan Bea Meterai
Pengertian
Tarif bea Meterai Rp. 6.000 dikenakan atas Dokumen
Tarif Bea Meterai Rp. 3.000 dikenakan atas dokumen
Yang tidak dikenakan Bea Meterai
Saat Terutang Bea Meterai
Pihak yang Terutang bea meterai
Cara pelunasan bea meterai
Cara penggunaan benda meterai
Pemeteraian kemudian
Sanksi-sanksi
Daluwarsa
Hal-hal yang perlu diperhatikan

BAB 7. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BAB 8. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DAFTAR PUSTAKA


KEMBAI KE HALAMAN AWAL