| Judul | : | HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA | |
| Pengarang | : | Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. | |
| Penerbit | : | Sinar Grafika | |
| ISBN | : | 978-979-007-064-6 | |
| Cetakan Ke | : | 6 | |
| Tahun Terbit | : | 2012 | |
| Bahasa | : | Indonesia | |
| Jumlah Halaman | : | xvi + 328 | |
| Kertas Isi | : | HVS | |
| Cover | : | Soft | |
| Ukuran | : | 14 x 21 cm | |
| Berat | : | 400 gram | |
| Kondisi | : | Baru | |
| Harga | : | Rp. 81.000 | discont 15% |
| Bayar | : | Rp 68.850 | |
| Stock | : | 1 | |
DAFTAR ISI :
KATA
PENGANTAR
KATA
PENGANTAR EDISI KEDUA
DAFTAR SINGKATAN
BAB 1.
PENDAHULUAN
Istilah,
Pengertian, dan Sistem
Tujuan
Hukum Acara Pidana
Tempat
Hukum Acara Pidana dalam Hukum
Asas-Asas Penting yang Terdapat dalam
Hukum Acara Pidana
Ilmu-Ilmu
Pembantu Hukum Acara Pidana
Sumber-Sumber
Formal Hukum Acara Pidana Indonesia
BAB 2. SISTEM PENUNTUTAN PIDANA
MODERN DI BERBAGAI NEGARA
Negara-Negara yang Tidak Menganut Secara Resmi Sistem Oportunitas atau
Legalitas
Negara-Negara
yang Menganut Asas Oportunitas
Sistem Penuntutan di Negara-Negara yang
Menganut Asas Legalitas
Sistem
Penuntutan di Amerika Serikat
BAB 3. SELAYANG PANDANG SEJARAH
HUKUM ACARA PIDANA
Acara
Pidana Sebelum Zaman Kolonial
Perubahan
Perundang-undangan di Negeri Belanda yang dengan Asas Konkordansi Diberlakukan
Pula di Indonesia
Inlands Reglement Kemudian Herziene Inlands Reglement
Acara
Pidana pada Zaman Pendudukan Jepang dan Sesudah Proklamasi Kemerdekaan
Hukum
Acara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 1 (Drt) Tahun 1951
Lahirnya
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
BAB 4.
PIHAK YANG TERLIBAT DALAM HUKUM ACARA PIDANA
Tersangka atau Terdakwa dan Hak-Haknya
Penuntut
Umum
Penyidik
dan Penyelidik
Penasihat
Hukum dan Bantuan Hukum
BAB 5.
HAKIM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
Kekuasaan
Kehakiman yang Merdeka
Kekuasaan
Mengadill
Kekuasaan
Kehakiman Setelah Orde Baru
BAB 6.
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
Penyelidikan
Penyidikan
BAB 7.
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN
Penangkapan
Penahanan
Pejabat yang Berwenang Menahan dan
Lamanya Penahanan
Macam-Macam
Bentuk Penahanan
BAB 8. PENGGELEDAHAN DAN
PENYITAAN
Penggeledahan
Penyitaan
BAB 9.
PENUNTUTAN
Prapenuntutan
Penuntutan
BAB 10.
SURAT DAKWAAN
Pengertian
Surat Dakwaan
Hal-Hal
yang Diuraikan dalam Dakwaan
Perubahan
Surat Dakwaan
Bentuk-Bentuk
Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
BAB 11.
PRAPERADILAN
Istilah
dan Pengertian
Acara
Praperadilan
Kasus-Kasus
Praperadilan dalam Praktik
BAB 12. GANTI KERUGIAN DAN
REHABILITASI
Ganti
Kerugian
Rehabilitasi
Ganti
Kerugian Kepada Pihak Ketiga (Kerugian Bagi Orang Lain)
Ganti
Kerugian Kepada Terpidana Setelah PeninjauanKemball
BAB 13.
PERADILAN KONEKSITAS
Pengertian
Penyidikan
Perkara. Koneksitas
Penahanan
dalam Perkara Koneksitas
Penuntutan
Perkara Koneksitas
Praperadilan
Perkara Koneksitas
Peradilan
Perkara Koneksitas
BAB 14. PEMERIKSAAN DI SIDANG
PENGADILAN
Penentuan
Hari Sidang dan Pemanggilan
Pemeriksaan
Perkara Biasa
Pemeriksaan
Singkat
Pemeriksan
Cepat
BAB 15.
SISTEM ATAU TEORI PEMBUKTIAN
Sistem
atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positive
Wettelijk Bewijstheorie)
Sistem
atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu
Sistem
atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (Laconviction
Raisonnee)
Teori
Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk)
BAB 16. ALAT-ALAT BUKTI DAN
KEKUATAN PEMBUKTIAN
Keterangan
Saksi
Keterangan Ahli (Verklaringen Van Een
Deskundige, Expert Testimony)
Alat
Bukti Surat
Alat
Bukti Petunjuk
Alat
Bukti Keterangan Terdakwa
BAB 17. PUTUSAN HAKIM
Acara
Pengambilan Keputusan
Isi
Keputusan Hakim
Formalitas
yang Harus Dipenuhi Suatu Putusan Hakim
BAB 18. UPAYA HUKUM
Upaya
Hukum Biasa
Upaya
Hukum Luar Biasa
BAB 19. PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
Pelaksanaan
Putusan Pengadilan oleh Jaksa
Biaya
Perkara
Pengawasan
dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Hakim
DAFTAR PUSRAKA
KEMBALI KE HALAMAN AWAL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar