HUKUM PERBURUHAN

Judul	:	HUKUM PERBURUHAN
Pengarang	:	Andrian Sutedi, S.H., M.H.
Penerbit	:	Sinar Grafika
ISBN	:	978-979-007-058-6
Cet/ Edisi	:	Edisi 1 Cet 1
Tahun Terbit	:	2009
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	xii + 392 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	15 x 23 cm
Berat	:	550 Gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp. 97.000	diskon  15%
Bayar	:	Rp. 82.450
Stock	:	1

HUKUM PERBURUHAN

Adrian Sutedi, S.H., M.H.

DAFTAR ISI :

BAB 1. KONDISI KETENAGAKERJAAN

Gambaran Angkatan Kerja

Kompleksitas Masalah Ketenagakerjaan

Konsepsi Hak-hak Pekerja

BAB 2. HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pengertian Hubungan Indutrial

Prinsip-prinsip Hubungan Industrial

Kondisi Hubungan Industrial

Hubungan Industrial dengan Produktivitas Kerja

Upaya Pengembangan Hubungan Industrial dalam Melindungi Pekerja

Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja

Mogok Kerja

Penutupan Perusahaan (Lock Out)

BAB 3. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Sejarah Singkat Perselisihan Perburuhan dan Peran Pegawai Perantara

Ruang Lingkup Perselisihan Hubungan Industrial

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Luar Jalur Pengadilan Hubungan Industrial

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Melalui Jalur Pengadilan Hubungan Industrial

Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung

Teknik Negosiasi dan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

BAB 4. KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA

Perlindungan Upah

Waktu Istirahat dan Cuti

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Upaya Meningkatkan Pelayanan Jamsostek

BAB 5. OUTSOURCING TENAGA KERJA DALAM PERUSAHAAN

Makna dan Hakikat Penyediaan Tenaga Kerja dengan Sistem Outsourcing

Pelaksanaan Outsourcing dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan

Perlindungan Hukum

Penyerahan Sebagian Pekerjaan (Outsourcing)

Peluang dan Tantangan

BAB 6. PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Jaminan Keamanan TKI

Perlindungan Negara terhadap TKI

Perjanjian Bilateral

Perlunya revisi Undang-Undang Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri

BAB 7. PERMASLAHAN REVISI UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2003

Krisis Hukum Ketenagakerjaan

Penerapan konvensi ILO dan Hubungannya dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Kebijakan Politik yang Keliru Merevisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Tinjauan Revisi Pusat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 oleh Pemerintah

Tinjauan Pembatalan Beberapa Ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi

BAB 8. BEBERAPA PERKARA PERBURUHAN

Perkara jonedi B. Ruskam Melawan PT. Garuda Indonesia

Perkara Arif Budiman dalam Perkara Tata Usaha Negara

Perkara P4-Pusat Melawan PT. Santan Mas Delta Raya Construction

Perkara Upah Kerja Nya’ Yasin Melawan PT. Teluk Nauli

BAB 9. PENUTUP

Kesimpulan

Saran

KEMBALI KE HALAMAN AWAL