POLITIK HUKUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Judul	:	POLITIK HUKUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pengarang	:	Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H
Penerbit	:	Kencana
Cetakan	:	Cet.2
Tahun Terbit	:	2015
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	362 hlm
Kertas Isi	:	CD Lux
Cover	:	Soft
Ukuran	:	15 x 23 cm
Berat	:	400 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp       83,000diskon 15%	diskon 15%
Bayar	:	Rp       70,550
Stock	:	1

POLITIK HUKUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengarang: Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H

Penerbit: Kencana

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 POTRET POLITIK HUKUM INDONESIA

Definisi dan kedudukan politik hukum

Sejarah politik hukum keuangan daerah di indonesia

Arah kebijakan pembentukan dan pembaruan hukum pengelolaan keuangan negara/ daerah di indonesia

BAB 3 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Otonomi daerah dan desentraslisasi

Desentralisasi fiskal

Peran pemerintah daerah dan DPRD

APBD untuk siapa

Peran serta masyarakat

BAB 4 CARUT MARUT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kelemahan pengaturan prinsip pengelolaan keuangan daerah

Rendahnya political will pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

Kebocoran anggaran

Kerugian masyarakat

Negara gagal

BAB 5 ISU-ISU AKTUAL RUSAKNYA TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA

Perampokan uang negara

Penyalahgunaan keuangan negara

Fakta-fakta korupsi keuangan negara

Praktik pembobolan keuangan daerah

Efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan negara/ daerah

Lemahnya peranan legislatif

Memperkuat peranan badan pemeriksa keuangan

Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD

Esensi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD

Praktik penggelembungan APBD

KEMBALI KE HALAMAN AWAL